Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarif menyampaikan keterangan pers di gedung KPK, Jakarta, Jumat (13/4). Foto: Antara

KPK Pastikan Tersangka Suap PLTU Riau-1 Tak Hanya Eni Saragih

Estimasi Baca:
Kamis, 2 Ags 2018 06:05:51 WIB

Kriminologi.id - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Laode Muhammad Syarief memastikan pihaknya mengungkap tuntas kasus dugaan suap PLTU Riau-1. 

Ia juga menambahkan, tersangka suap tidak akan berhenti di Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih dan pemegang saham PT Blackgold Natural Resources Limited Johannes Budisutrisno Kotjo. 

"Tentu saja untuk kasus proyek listrik ini adalah proyek besar, tentu diputusakan oleh banyak pihak. Jadi tidak hanya berhenti di EMS atau JBK. Itu juga akan telusuri nantinya," kata Laode M Syarief di Gedung Dwiwarna KPK, Rabu, 1 Agustus 2018.

Meski begitu, ia mengakui, pihaknya masih mendalami sejumlah skema proyek termasuk pihak-pihak yang ikut serta atas kebijakan proyek yang tak lama lagi akan dieksekusi tersebut. Mulai dari nilai proyek yang disepakati sampai persetujuan commitment fee yang diberikan Johannes B Kotjo kepada Eni M Saragih.

"Skema itu masih didalami oleh penyidik sampai saat ini. Pastinya akan kita dalami semua sampai dalam. Fee semua kita kupas tuntas. Kenapa EMS harus menerima tapi saat ini kita fokus dulu ke EMS dan JBK. Tentu saja secara logika proyek bisa terjadi kalau ada berbagai unsur yang setuju," ujar Laode Muhammad Syarief.

Sebelumnya dalam kasus ini Eni dan Johanes Kotjo ditetapkan sebagai tersangka. Eni disangka sebagai penerima suap, sementara Johanes Kotjo sebagai pemberi suap. 

Eni diduga menerima uang dari Kotjo secara bertahap sebanyak empat kali, yakni pada Desember 2017 sebesar Rp 2 miliar, Maret 2018 sebesar Rp 2 miliar, 8 Juni 2018 sebesar Rp 300 juta dan terakhir pada 13 Juli 2018 sebesar Rp 500 juta.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan Eni sebagai pihak penerima suap disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP. 

Sementara Johannes sebagai pihak pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP. 

Reporter: Dimeitri Marilyn
Redaktur: Djibril Muhammad
KOMENTAR
500/500