Menteri Sosial Idrus Marham saat ditanyai wartawan usai diperiksa KPK (26/7/2018). Foto: Dimeitri Marilyn/Kriminologi.id

KPK: Penahanan Idrus Marham Tergantung Penyidik

Estimasi Baca:
Jumat, 31 Ags 2018 16:20:14 WIB

Kriminologi.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan perdana terhadap Idrus Marham dalam kasus korupsi PLTU Riau-1. Sebagai tersangka, ada kemungkinan mantan Menteri Sosial itu langsung ditahan usai menjalani pemeriksaan.

"Terkait pertanyaan apakah akan ditahan atau tidak, nanti tentu pimpinan akan menunggu pertimbangan penyidik terlebih dahulu, apakah memenuhi Pasal 21 KUHAP atau tidak, yaitu alasan objektif dan subjektif serta dugaan keras melakukan tindak pidana," kata Juru Bicara KPK Febridianysah di Jakarta, Jumat, 31 Agustus 2018.

KPK memeriksa Idrus sebagai tersangka kasus suap PLTU Riau-1. Idrus irit berbicara saat dikonfirmasi terkait pemeriksaan, termasuk soal penahanannya.

"Belum, belum, nanti saja itu. Saya kooperatif," ujar Idrus.

Selain Idrus, KPK juga telah menetapkan Johannes Budisutrisno Kotjo (JBK) yang merupakan pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited dan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Eni Maulani Saragih (EMS) sebagai tersangka.

Dalam penyidikan kasus itu, KPK telah memiliki bukti komunikasi antara Idrus dan Eni terkait penerimaan uang dalam kasus tersebut.

"Ada komunikasi antara si Eni dengan IM dan didukung juga dengan keterangan keterangan dari Johannes Kotjo. Intinya apa, si Eni itu ketika menerima uang dia selalu lapor ke Idrus Marham untuk disampaikan," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.

KPK menetapkan Idrus sebagai tersangka terkait kasus tersebut pada Jumat, 24 Agustus 2018.

Idrus diduga bersama-sama dengan Eni Maulani Saragih yang diduga telah menerima hadiah atau janji dari Johanes Budisutrisno Kotjo pemegang saham Blakgold Natural Resources Limited terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau I.

Idrus diduga mengetahui dan memiliki andil terkait penerimaan uang dari Eni dari Johanes, yaitu pada November-Desember 2017 Eni menerima Rp4 miliar sedangkan pada Maret dan Juni 2018 Eni menerima Rp2,25 miliar.

Idrus disangkakan pasal 12 ayat (1) huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau pasal 56 ke-2 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Tersangka Eni juga diketahui telah mengembalikan uang Rp 500 juta kepada penyidik KPK.

Reporter: Dimeitri Marilyn
Penulis: Marselinus Gual
Redaktur: Reza Yunanto
KOMENTAR
500/500