Proyek PLTU Riau 1 di Tenayan Raya. Foto: ptpjb.com

KPK Periksa Dirut PJB, Klarifikasi Penunjukan Blackgold di PLTU Riau-1

Estimasi Baca:
Kamis, 9 Ags 2018 12:25:51 WIB

Kriminologi.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Dirut PT Pembangkit Jawa Bali (PJB) Iwan Agung Firstantra sebagai saksi kasus suap PLTU Riau-1. Iwan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Johannes Budisutrisno Kotjo.

"Dipanggil sebagai saksi untuk tersangka JBK," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Kamis, 9 Agustus 2018.

Iwan sebelumnya diperiksa KPK pada Senin, 30 Juli 2018. Pemeriksaan Iwan saat itu untuk menelusuri peran PT PJB dalam pembahasan proyek tersebut. 

Pada periksaan sebelumnya, Dirut PT PLN Sofyan Basir mengatakan bahwa penunjukan langsung PT Blackgold Natural Resources Limited (Ltd) sebagai vendor pembangunan PLTU Riau-1 dilakukan oleh PT PJB.

"Iya kemungkinan akan mengkonfirmasi terkait proses penunjukkan langsung yang dilakukan oleh PJB terhadap pihak vendor. Tapi detailnya belum bisa kami sampaikan," ujar Febri.

Kasus suap PLTU Riau-1 bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat wakil ketua Komisi VIII Eni Maulani Saragih dan pemilik saham PT Blackgold Natural Resources Johannes Budisutrisno Kotjo.

Eni diduga menerima uang dari Kotjo secara bertahap sebanyak empat kali yakni pada Desember 2017 sebesar Rp 2 miliar, Maret 2018 sebesar Rp 2 miliar, 8 Juni 2018 sebesar Rp 300 juta dan terakhir pada 13 Juli 2018 sebesar Rp 500 juta. 

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan Eni sebagai pihak penerima suap disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Sementara Johannes sebagai pihak pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP. RZ

Reporter: Dimeitri Marilyn
Redaktur: Reza Yunanto
KOMENTAR
500/500