Juru Bicara KPK, Febri Diansyah saat diwawancari soal penggeledahan Lapas Sukamiskin Bandung. Foto: Walda Marison/Kriminologi.id

KPK Sita Rp 1,4 M di Rumah Politikus PPP Terkait Suap Amin Santono

Estimasi Baca:
Selasa, 31 Jul 2018 21:40:23 WIB

Kriminologi.id - Rumah politikus Partai Pembangunan Pembangunan atau PPP digeledah Komisi Pemberantasan Korupsi alias KPK mengenai kasus suap usulan dana perimbangan keuangan daerah pada RAPBN Perubahan Tahun Anggaran 2018.

Kasus yang menyeret nama politikus Partai Demokrat Amin Santono itu, penyidik lembaga antirasuah menyita uang sekitar Rp 1,4 miliar.  

"Dari rumah pengurus PPP itu saya baru dapat informasi juga penyidik menemukan dan menyita sejumlah uang senilai sekitar Rp 1,4 miliar dalam bentuk dolar Singapura," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 31 Juli 2018.

Selain uang, sebelumnya KPK juga mengamankan dokumen terkait permohonan anggaran daerah dari penggeledahan di rumah pengurus PPP yang berlokasi di Graha Raya Bintaro Tangerang Selatan itu.

Untuk diketahui, KPK pada Kamis, 26 Juli 2018 telah menggeledah tiga lokasi dalam penyidikan kasus itu di apartemen di Kalibata City yang dihuni tenaga ahli dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), rumah dinas anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PAN, dan juga rumah pengurus PPP tersebut.

Dari apartemen disita kendaraan Toyota Camry dan dari rumah dinas anggota DPR disita dokumen.

"Kami tentu mendalami lebih lanjut bagaimana keterkaitan dari bukti yang kami temukan tersebut dengan kasus ini dan juga perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh tersangka. Demikian juga dengan satu mobil Toyota Camry yang kami temukan dan disita dari apartemen salah satu staf khusus anggota DPR RI itu," ungkap Febri.

Sedangkan, lanjut Febri, terkait uang yang ditemukan dan kemudian disita di rumah salah satu pengurus PPP tersebut, pihaknya akan mendalami relasi dan keterkaitannya dengan proses pengurusan anggaran itu ataupun keterkaitannya dengan tersangka Yaya Purnomo.

Untuk diketahui, KPK total telah menetapkan empat tersangka dalam kasus tersebut, yakni anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Amin Santono, Kasie Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman pada Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Yaya Purnomo, dan Eka Kamaludin seorang konsultan yang juga menjadi perantara dalam kasus itu.

Ketiganya diduga sebagai pihak penerima dalam kasus tersebut. Sedangkan diduga sebagai pemberi adalah Ahmad Ghiast dari pihak swasta sekaligus kontraktor.

Untuk Ahmad Ghiast, saat ini dalam proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) kepada keempatnya pada Jumat, 4 Mei 2018 di Jakarta dan Bekasi.

Amin diduga menerima Rp 400 juta, sedangkan Eka menerima Rp 100 juta yang merupakan bagian dari "commitment fee" sebesar Rp 1,7 miliar atau 7 persen dari nilai dua proyek di Kabupaten Sumedang senilai total Rp 25 miliar.

Sedangkan uang suap untuk Yaya belum terealisasi meski Yaya sudah menerima proposal dua proyek tersebut yaitu proyek di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan di kabupaten Sumbedang senilai Rp 4 miliar dan proyek di dinas PUPR kabupaten Sumedang senilai Rp 21,85 miliar.

Dalam OTT tersebut, KPK total mengamankan sejumlah aset yang diduga terkait tindak pidana yaitu logam mulia seberat 1,9 kilogram, uang Rp 1,844 miliar termasuk Rp 400 juta yang diamankan di lokasi OTT di restoran di kawasan Halim Perdanakusumah, serta uang dalam mata uang asing 63 ribu dolar Singapura dan 12.500 dolar AS.

Uang selain Rp 500 juta untuk Amin dan Eka serta emas tersebut diperoleh dari apartemen Yaya di Bekasi.

"Uang (di luar Rp 400 juta) tadi ditemukan di apartemen saudara YP (Yaya Purnomo), karena yang bersangkutan menerima uang dolar AS dari daerah lalu diganti menjadi logam mulia. Siapa saja yang memberi kita punya data, nanti digali lebih lanjut, mudah-mudahan akan ditemukan," kata Ketua KPK Agus Rahardjo saat konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Sabtu (5/5).

Amin, Eka dan Yaya disangkakan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

Sedangkan Ahmad disangkakan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo KUHP dengan ancaman hukuman minimal satu tahun penjara dan maksimal lima tahun penjara dan denda paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak Rp 250 juta.

Redaktur: Djibril Muhammad
KOMENTAR
500/500