Konferensi pers KPK terkait penetapan tersangka OTT Pengadilan Negeri Medan. Foto: Dimeitri Marilyn/Kriminologi.id

KPK Tetapkan Hakim, Panitera Pengganti PN Medan dan Swasta Tersangka

Estimasi Baca:
Rabu, 29 Ags 2018 14:55:39 WIB

Kriminologi.id - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah menetapkan Hakim adhoc Tipikor PN Medan Merry Purba dan panitera pengganti PN Medan Helpandi sebagai tersangka. Penetapan tersangka tersebut berkaitan dengan operasi tangkap atau OTT yang dilakukan tim satgas KPK pada Selasa, 28 Agustus 2018 kemarin.

"KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dan menetapkan status tersangka kepada H (Helpandi) dan MP (Merry Purba) sebagai pihak penerima suap kasus pengamanan kasus di PN Medan," kata Ketua KPK Agus Rahardjo dalam konferensi pers di Gedung Dwiwarna KPK, Rabu, 29 Agustus 2018.

Menurut dia, alasan KPK menetapkan seorang hakim dan seorang panitera sebagai tersangka kasus suap untuk mempengaruhi putusan suatu perkara. Dia menambahkan KPK juga menetapkan dua orang sebagai tersangka dari pihak swasta. Mereka yakni Tamin Sukardi (TS) dan Hadi Setiawan (HS). 

"Diduga pemberian dari TS kepada hakim MP terkait putusan perkara tindak pidana korupsi no. Perkara 33/pid.sus/TPK/2018/PN. Mdn. dengan terdakwa Tamin Sukardi yang ditangani PN Medan," tutur Agus. 

Ia menyebutkan, Hadi Setiawan merupakan orang kepercayaan Tamin Sukardi.

Untuk commitment fee kasus korupsi PN Medan, menurut Agus, berkisar 280 dolar Singapura yang didapatkan dari Tamin. Tujuan fee ini diberikan tak lain agar Merry mempengaruhi putusan perkara yang menjerat Tamin.

"Setelah melakukan pemeriksaan awal pasca tertangkap tangan yang dilanjutkan dengan gelar perkara, disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji oleh hakim PN Medan secara bersama-sama terkait putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili," ucap Agus Rahardjo.

Perlu diketahui pada operasi tangkap tangan (OTT) itu, KPK juga sempat mengamankan Ketua PN Medan Marsudin Nainggolan dan Wakil Ketua PN Medan Wahyu Setyo Wibowo, serta seorang hakim lainnya bernama Sontan Merauke Sinaga. Namun mereka tidak ditetapkan sebagai tersangka.

Sebagai pihak penerima, Merry dan Helpandi disangkakan Pasal 12 huruf c atau Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20/2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 

Sedangkan sebagai pihak pemberi, Tamin dan Hadi dikenakan Pasal 6 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 (1) a atau Pasal 13 UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20/2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Reporter: Dimeitri Marilyn
Redaktur: Djibril Muhammad
KOMENTAR
500/500