Konferensi pers KPK terkait penetapan tersangka OTT Pengadilan Negeri Medan. Foto: Dimeitri Marilyn/Kriminologi.id

MA Akui Sudah Peringatkan Hakim Merry Purba Sebelum Terjaring OTT KPK

Estimasi Baca:
Rabu, 29 Ags 2018 19:05:23 WIB

Kriminologi.id - Wakil Ketua MA Non Yudisial Sunarto mengungkapkan pihaknya sudah memperingatkan hakim adhoc Merry Purba Pengadilan Negeri Medan. Hal itu disampaikan dia jauh sebelum Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan terhadap Merry Purba.

Meski sudah beberapa kali diperingati, ia menambahkan, hakim Merry Purba tak digubris sama sekali oleh Merry. Ia mengaku, Merry Purba malah memosisikan diri seolah sebagai korban.

"Iya sudah ada laporan. Sudah diperingatkan. Tapi saya dibilang menggertak dan menakut-nakuti malah bikin status di Facebook bikin pusing sendiri. Seolah playing victim," kata Sunarto dalam konferensi pers bersama dengan Ketua KPK Agus Raharjo di Gedung KPK, Jakarta, Rabu, 29 Agustus 2018. 

Setelah Merry Purba dan panitera pengganti Helpandi terjaring OTT KPK, ia mengaku, sudah bisa berbuat banyak.

"Sistem internal pengawasan sudah jalan dibantu oleh Ombudsman juga. Tapi manusianya enggak jalan ya bagaimana," ujarnya.

Ia juga ikut mengomentari mengenai buronnya Hadi Setyawan, yang merupakan tangan kanan Tamin Sukardi (TS). Ia merupakan pihak yang menyuap hakim adhoc pengadilan tipikor Medan, Merry Purba. 

Ia menilai tidak ada yang khusus di mata hukum. Jika bersalah maka harus menanggung konsekuensi hukum.

"Harus menyerahkan diri. Apalagi yang bersangkutan turut serta membuat iman para penegak hukum menghamba pada uang. Kalau tidak, saya yakin KPK punya caranya sendiri untuk menjemput yang bersangkutan," kata Wakil Ketua MA Non Yudisial Sunarto di kesempatan yang sama.

Merry Purba yang merupakan salah satu anggota majelis hakim yang akan memutus vonis berat kepada Tamin. Akan tetapi, saat sidang vonis Tamin akan diketuk palu pada Senin, 27 Agustus 2018 lalu, Merry menyatakan dissenting opinion atau pendapat berbeda dengan hakim-hakim lain. Keputusan Merry tersebut tentu saja menjadi pertimbangan vonis yang akan diberikan kepada Tamin.

Atas perbuatan tersangka sebagai pihak penerima, Merry dan Helpandi disangkakan pasal 12 huruf c atau pasal 12 huruf a atau pasal 11 UU no. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20/2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 

Sedangkan sebagai pihak pemberi, Tamin dan Hadi dikenakan pasal 6 ayat (1) huruf a atau pasal 5 (1) a atau pasal 13 UU no. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20/2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 

Reporter: Dimeitri Marilyn
Redaktur: Djibril Muhammad
KOMENTAR
500/500