Dok. Gedung Mahkamah Agung. Foto: Kriminologi.id

MA Periksa Tiga Hakim PN Medan yang Dilepas KPK

Estimasi Baca:
Kamis, 30 Ags 2018 14:30:01 WIB

Kriminologi.id - Mahkamah Agung (MA) membenarkan bila tiga hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan masih diperiksa oleh Badan Pengawas Internal. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan ketiga hakim yang dilepas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut tidak terlibat kasus suap hakim Merry Purba yang menjadi tersangka di komisi antirasuah itu.

Tiga hakim itu adalah Ketua PN Medan Marsudin Nainggolan, Waka PN Medan Wahyudi Setyo Wibowo, dan hakim Sontan Marauke Sinaga.

"Iya memang saat ini pemeriksaan masih dilakukan oleh Badan Pengawas ini karena untuk memastikan tiga hakim yang ikut ditangkap dalam OTT KPK dinyatakan bersih. Atau sebaliknya," kata Juru Bicara MA Suhadi saat konferensi pers di Media Center Mahkamah Agung, Kamis, 30 Agustus 2018.

Untuk pemeriksaan ketiga hakim ini sendiri, menurut Suhadi dilakukan di Medan, Sumatera Utara. Selain itu, hal yang memungkinkan akan diperiksa menyangkut kronologi perkara korupsi pengusaha Tamin Sukardi sebagai pihak penyuap salah satu proyek pemerintah Kabupaten/Kota di Medan.

"Diperiksanya di Medan sana. Di PN Medan. Dilakukan tertutup pasti. Banyak hal yang ditanyakan salah satunya kronologi dan perkara dari penyuap hakim Merry," ujar Suhadi.

Dikonfirmasi secara terpisah, Humas PN Medan Erintuah Damanik mengatakan sampai saat ini pemeriksaan Badan Pengawas Internal ketiga hakim ini masih dilakukan.

"Dimulai dari sekitar Pukul 10 pagi. Sampai sekarang masih dilakukan. Tidak bisa saya sampaikan apa saja yang dilakukan karena tertutup dan rahasia," ujar Erintuah Damanik singkat dihubungi Kriminologi.id via telepon.

Tiga hakim yang kini masih diperiksa MA itu adalah hakim yang ikut terciduk dalam OTT KPK yang terjadi pada Selasa, 28 Agustus 2018 pagi. Ketiganya juga menjadi anggota dan Ketua Majelis Hakim yang ikut dalam memutuskan perkara Tamin Sukardi pada Senin, 27 Agustus 2018.

Pada perkara ini salah satu hakim wanita Merry yang memutuskan perkara Tamin mengajukan disentting opinion hakim dengan tujuan agar meringankan putusan Tamin.

Namun, putusan tersebut tidak berdampak apa- apa. Terbukti, Tamin tetap divonis rata-rata sebagai  pelaku korupsi yang divonis pidana oleh PN Medan selama 6 tahun dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan serta harus membayar uang pengganti sebesar Rp 132 miliar pada Senin, 27 Agustus 2018.

Tamin pun dinyatakan bersalah dalam perkara korupsi penjualan lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) PTPN2 yang perkaranya dipegang Merry. Padahal Merry telah mengantongi upeti senilai 28 ribu SGD dari tangan kanan Tamin yang kini buron yakni Hadi Setyawan lewat bantuan Helpandi seorang panitera pengganti PN Medan. 

Reporter: Dimeitri Marilyn
Redaktur: Reza Yunanto
KOMENTAR
500/500