Foto: Setkab.go.id

Mendagri Minta 40 Anggota DPRD Kota Malang Pahami Area Rawan Korupsi

Estimasi Baca:
Senin, 10 Sep 2018 18:45:12 WIB

Kriminologi.id - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berpesan kepada 40 orang yang dilantik menjadi anggota PAW DPRD Kota Malang 2014-2019. Mereka ini menggantikan 41 anggota sebelumnya yang terjerat korupsi massal oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Marilah kita saling mengingatkan pahami area rawan korupsi. Karena jika sampai terjadi lagi, yang rugi adalah diri kita, keluarga, partai politik, dan masyarakat," kata Tjahjo di Gedung DPRD Kota Malang, Senin, 10 September 2018.

Tjahjo menambahkan, beberapa area yang rawan tidak pidana korupsi tersebut antara lain menyangkut perencanaan anggaran, dana hibah dan bantuan sosial, retribusi pajak, dan pengadaan barang dan jasa. Area-area tersebut harus sangat dipahami supaya bisa terhindar dari tindak pidana korupsi.

Menurut politikus PDI-P ini, sesungguhnya dalam sistem, pengawasan, dan pencegahan saat ini terbilang cukup baik. Namun, terkait dengan tindak pidana korupsi, semua dikembalikan ke masing-masing pribadi karena hal tersebut menyangkut integritas masing-masing anggota DPRD khususnya Kota Malang.

"Secara sistem semua sudah bagus, pengawasan juga bagus, pencegahan bagus. Semua kembali ke diri kita," ujarnya.

Tjahjo menambahkan, apa yang terjadi di Kota Malang tersebut merupakan yang pertama kali di Indonesia, di mana suatu lembaga lumpuh dan tidak memenuhi kuorum akibat hampir semua anggotanya terjerat dan ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi.

"Baru pertama kali ini terjadi dalam jumlah yang begitu besar, sampai tidak bisa memenuhi kuorum dalam sebuah lembaga legislatif yang ada," ujarnya.

Dihimpun dari berbagai sumber, 40 orang anggota DPRD Kota Malang yang dilantik tersebut meliputi 9 anggota dari PDI-P, 5 anggota dari PKB, 5 anggota dari Partai Golkar, 5 anggota dari Partai Demokrat, 4 anggota dari Partai Gerindra, 3 anggota dari PKS, 3 anggota dari PPP, 1 anggota dari Partai Nasdem, 2 anggota dari Partai Hanura, dan 3 anggota dari PAN.

Sebelumnya, KPK menetapkan total 41 orang anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019 sebagai tersangka. Pada tahap awal, KPK menetapkan 2 orang sebagai tersangka dan menyusul 18 tersangka pada tahap kedua. Pada tahap ketiga, KPK menetapkan sebanyak 22 anggota lagi. 

Setelah 41 orang anggota DPRD Kota Malang menjadi tersangka, praktis hanya tersisa 5 orang anggota DPRD Kota Malang. Mereka tidak dapat melakukan paripurna karena tidak memenuhi kuorum.

Redaktur: Reza Yunanto
Sumber: Antara
KOMENTAR
500/500