Hakim ad hoc Tipikor Pengadilan Negeri Medan, Merry Purba mengenakan rompi tahanan KPK saat dimintai keterangan oleh awak media. Foto: Dimeitri Marilyn/Kriminologi.id

OTT Hakim Medan, Suparman Marzuki: Sanksinya Jangan Angin-anginan

Estimasi Baca:
Kamis, 6 Sep 2018 15:00:13 WIB

Kriminologi.id - Mantan Ketua Komisi Yudisial periode 2013-2015, Suparman Marzuki, mengatakan sistem pengawasan hakim secara internal oleh Mahkamah Agung atau MA tidak boleh memberikan toleransi sekecil apapun terhadap aparat pengadilan yang terlibat dalam kasus suap dan korupsi.

Sanksi yang diterapkan kepada aparat pengadilan yang terbukti korupsi pun jangan angin-anginan. Hal ini diutarakan menanggapi operasi tangkap tangan KPK yang menjadikan sejumlah aparat pengadilan sebagai tersangka kasus suap dan korupsi. 

"Sistem yang baik itu bukan sekedar mekanisme prosedur pelaksanaannya dijalankan dengan efektif, dengan baik dan benar, tetapi sanksinya juga jangan kadang tegas kadang tidak tegas," tutur Suparman, Kamis, 6 September 2018.

Suparman mengatakan sistem pembinaan dan pengawasan di Mahkamah Agung (MA) masih harus dibenahi, termasuk pemberian hukuman yang tegas.

"Menurut saya MA sudah banyak kemajuan, MA banyak menempatkan orang-orang baik terutama di badan pengawasan, tetapi barangkali sistem pengawasannya yang perlu dibenahi, termasuk hukuman yang tegas," ujar Suparman. 

Sebagai upaya pencegahan, Suparman berpendapat MA dapat lebih jeli dalam menempatkan aparat pengadilan baik yang masih baru, maupun yang mengalami mutasi.

"Misalnya, kalau ada satu atau dua hakim yang terindikasi bakal tidak menjalankan kewenangannya dengan baik, maka jangan ditempatkan di pengadilan dengan perkara yang memiliki sensitivitas tinggi," ujar Suparman.

MA dapat melakukan identifikasi tersebut melalui pertimbangan putusan dari hakim yang bersangkutan, tambah Suparman.

"Perlu ada eksaminasi putusan, karena ini adalah sebagian dari sistem. Ambil saja sampel dari hakim dua atau tiga putusan yang menimbulkan kontroversi atau patut dicurigai ada sesuatu yang tidak adil," jelas Suparman.

Suparman menyebutkan pertimbangan putusan seorang hakim dapat menyiratkan sesuatu, terutama bila ada dugaan tindak pidana suap.

"Bagus sekali kalau MA dan KY melakukan eksaminasi bersama, dari sana bisa diidentifikasi rekam jejak hakim," tukas Suparman.

Redaktur: Syahrul Munir
Sumber: Antara
KOMENTAR
500/500