Wali Kota Blitar Samanhudi Anwar. Foto: Ist/Kriminologi.id

Panggil Ahli Kunci, KPK Geledah Rumah Wali Kota Blitar

Estimasi Baca:
Selasa, 4 Sep 2018 23:00:27 WIB

Kriminologi.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah dinas Wali Kota Blitar nonaktif Samanhudi Anwar. Penggeledahan itu terkait dugaan gratifikasi yang diterima Samanhudi dari Susilo Prabowo. 

Rumah dinas yang digeledah KPK itu berlokasi di Jalan S Supriyadi 18 Kota Blitar. Sejak pukul 14.00 WIB, tim penyidik yang dikawal 4 anggota Polres Blitar dan anggota Satpol PP melakukan penggeledahan.

Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Satpol PP Kota Blitar Adam Bachtiar mengatakan, rombongan KPK memang datang sekitar jam 14.00 WIB ke rumah dinas. Terdapat sejumlah PNS yang ikut menemani rombongan ketika penggeledahan tersebut.

"Tadi ada empat anggota KPK yang datang. Namun, ruang mana saja, saya tidak tahu sebab saya tidak menemani di dalam," ucap Adam, Selasa, 4 September 2018.

Sejumlah informasi mengatakan bahwa KPK sempat memeriksa kamar pribadi Wali Kota Blitar nonaktif tersebut. Tim penyidik juga sempat membawa sejumlah berkas setelah penggeledahan itu.

Diduga berkas yang diangkus KPK itu masih terkait dengan kasus yang menjerat Samanhudi. Dalam penggeledahan itu nampak seorang ahli kunci diminta datang ke rumah dinas dan dimintai tolong untuk membuka kunci dari brankas.

Rombongan KPK baru meninggalkan lokasi rumah dinas sekitar jam 18.00 WIB. Mereka sempat bersalaman dengan anggota Satpol PP Kota Blitar yang berjaga di lokasi dan mengucapkan terimakasih. Setelahnya, rombongan langsung naik mobil Toyota Kijang Innova warna hitam.

Saat diijinkan masuk oleh petugas Satpol PP Kota Blitar yang berjaga, di dalam rumah tersebut awak media tidak melihatkamar pribadi wali kota nonaktif itu baru saja digeledah oleh tim penyidik KPK. Sebab, kondisi ruangan tampak rapi.

KPK diketahui sudah tiga kali memeriksa rumah dinas tersebut. Samanhudi terlibat dalam kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait pengadaan barang dan jasa.

Selain Samanhudi, KPK juga menetapkan tersangka pada Bambang Purnomo selaku swasta sebagai pemberi, serta Susilo Prabowo selaku swasta atau kontraktor.

Penetapan status tersangka itu bersamaan dengan kasus di Tulungagung, yang juga melibatkan Bupati nonaktif Syahri Mulyo. Kaitan dari kedua perkara tersebut yakni pemberi suap kepada Syahri dan Samanhudi adalah orang yang sama yaitu Susilo Prabowo. 

Untuk Syahri, pemberian berkaitan dengan proyek pembangunan infrastruktur peningkatan jalan, sedangkan untuk Samanhudi, berkaitan dengan proyek pembangunan sekolah lanjutan pertama.

Sebelumnya,  pada awal Juni 2018, Samanhudi Anwar menyerahkan diri ke KPK. Ia diduga menerima suap Rp 1,5 miliar dari Susilo melalui pihak swasta bernama Bambang Purnomo terkait dengan proyek pembangunan sekolah lanjutan pertama di Blitar dengan nilai kontrak Rp 23 miliar.

KPK menduga, fee itu merupakan bagian dari 8 persen yang menjadi jatah wali kota dari total fee Rp persen yang disepakati.

Penulis: Yenny Hardiyanti
Redaktur: Reza Yunanto
Sumber: Antara
KOMENTAR
500/500