Penetapan Tersangka KPK, Wiranto Sebut Polhukam Tak Mau Diadu

Estimasi Baca :

Menkopolhukam Wiranto saat membeikan keterangan, Foto: Setkab.go.id - Kriminologi.id
Menkopolhukam Wiranto saat membeikan keterangan, Foto: Setkab.go.id
Menurut Wiranto, permintaannya bukan bermaksud untuk mengintervensi kerja KPK. Bagi dia KPK tetap lembaga independen yang sistem kerjanya berbeda dari lembaga politik

Kriminologi.id - Menteri Koordintor Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto meminta masyarakat tak memperpanjang pernyataannya terkait penetapan tersangka calon kepala daerah peserta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018. 

Permintaan Wiranto ini sendiri memicu reaksi keras masyarakat, terutama lembaga pemerhati korupsi.

"Polhukam nanti diadu-adu menimbulkan kegaduhan. Itu tidak bagus," ucap Wiranto di Jakarta, Rabu, 14 Maret 2018.

Baca: Imbauan Wiranto Soal Penetapan Tersangka, KPK Tolak Diintervensi

Menurut Wiranto, permintaannya bukan bermaksud untuk mengintervensi kerja KPK. Bagi dia KPK tetap lembaga independen yang sistem kerjanya berbeda dari lembaga politik.

Lagi pula, kata politikus Hanura ini, permintaanya hanya sebatas imbauan belaka. "Itu sesuatu yang silakan dilakukan, boleh dan tidak, juga tidak apa-apa," ucap Wiranto.

Komisi Pemberantasan Korupsi sebelumnya menolak permintaan Wiranto. Juru Bicara KPK Febri Diyansah mengatakan penolakan ini merupakan prinsip dasar lembaganya yakni penegakan hukum tanpa diintervensi oleh pemerintah atau lembaga eksekutif.

"Ini juga yang menjadi basic atau dasar dari lembaga kami. Kami adalah lembaga independen. Tidak bisa dicampuri atau diintervensi oleh pemerintah atau eksekutif," kata Febri di Jakarta, Rabu, 14 Maret 2018.

Baca: Menko Polhukam Minta KPK Tunda Penetapan Tersangka Sampai Pilkada Usai

Selain menjaga prinsip dasar, kata Febri, menolak permintaan Wiranto juga demi menjaga integritas KPK sebagai lembaga antirasuah. KPK, kata Febri memiliki mekanisme dalam memproses orang yang terindikasi korupsi, tak terkecuali calon kepala daerah.

Hal senada juga disampaikan lembaga Indonesia Corruption Watch (ICW). Menurut ICW, permintaan Wiranto merupakan bentuk intervensi pemerintah terhadap proses hukum.

Menurut ICW, permintaan ini sebenarnya bertentangan dengan upaya menjadikan proses demokrasi Pilkada sebagai mekanisme pemerintahan yang bersih. Sebab, kata Donal, manakala kontestan Pilkada merupakan orang yang bermasalah dan terindikasi korupsi, seharusnya proses hukum bisa membantu masyarakat agar tidak salah pilih pemimpinnya.

Baca Selengkapnya

Home Hard News Korupsi Penetapan Tersangka KPK, Wiranto Sebut Polhukam Tak Mau Diadu

KOMENTAR

Tulis Komentar Kamu

Silahkan masuk terlebih dahulu
Silahkan tulis komentar kamu