Mantan Wakil Bupati Malang Ahmad Subhan. Foto: Facebook

Pengakuan Jujur Mantan Wabup Malang Jadi Makelar Proyek di Mojokerto

Estimasi Baca:
Jumat, 13 Jul 2018 15:40:00 WIB

Kriminologi.id - Mantan Wakil Bupati Malang Achmad Subhan mengatakan dirinya berperan sebagai makelar dalam proyek pembangunan menara telekomunikasi di Mojokerto tahun 2015. Kendati demikian, ia mengaku, perannya itu bukan yang utama.

Dalam perkara ini selain Achmad, KPK sebelumnya telah menjerat Bupati Mojokerto Mustafa Kamal Pasa sebagai tersangka suap izin pembangunan tower.

"Bukan, bukan, saya makelar, ada 11 Tower. Tapi saya hanya ikuti arahan saja," kata Subhan usai diperiksa KPK di Gedung Dwiwarna, Jumat, 12 Juli 2018.

Dalam proyek pembangunan 11 menara telekomunikasi di Mojokerto itu, ia menjelaskan, hanya sebagai pihak yang mengenalkan pengusaha kepada dinas terkait. Usai mengenalkan vendor kepada pihak Kepala Dinas, ia mengklaim tidak pernah melakukan pembicaraan terkait commitment fee.

Ia juga mengaku tidak mengetahui adanya kesalahan prosedur dalam penanganan proyek tersebut. 

"Saya cuma sekadar dimintai tolong mengenalkan kepada dinas, sudah begitu saja. Soal fee dan prosedur selanjutnya saya enggak tahu," ujar Subhan.

Ia sebelumnya mangkir dalam pemanggilan KPK. Lembaga antikorupsi tersebut sempat memberikan peringatan agar Subhan memenuhi panggilan. 

KPK menyatakan butuh keterangan Subhan terkait aliran dana dan proses pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto pada 2015. Pada Mei 2018, Ketua KPK Agus Rahardjo kepada sejumlah media mengatakan, Ahmad Subhan telah resmi menjadi tersangka.

Dalam perkara korupsi di Mojokerto, KPK menyangka Mustofa terlibat dua perkara sekaligus, yakni suap dan gratifikasi. Mustofa disangka menerima suap Rp 2,7 miliar dalam pemberian izin pembangunan menara telekomunikasi di Mojokerto tahun 2015. 

Mustofa disangka menerima uang itu dari dua perusahaan yaitu PT Tower Bersama Infrastructure (Tower Bersama Group) dan PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo). Dua pejabat perusahaan itu yakni Ockyanto dan Onggo Wijaya telah ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap.

Selain itu, KPK juga menyangka Mustofa menerima uang gratifikasi senilai Rp 3,7 miliar dalam pengerjaan sejumlah proyek di Mojokerto. Uang itu diduga diterima bersama-sama dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pemkab Mojokerto Zainal Abidin. Zainal telah ditetapkan sebagai tersangka KPK.

Dalam proses penyelidikan kasus ini, KPK telah menggeledah total 31 lokasi yang ada di Kabupaten Mojokerto, Malang dan Surabaya pada 23-27 April 2018. Salah satu tempat yang digeledah adalah rumah milik Subhan. 

Reporter: Dimeitri Marilyn
Redaktur: Djibril Muhammad
KOMENTAR
500/500