Bupati Kebumen Mohammad Yahya Fuad. Foto: Facebook Mohammad Yahya Fuad

Perusahaan Bupati Kebumen Yahya Fuad Cuci Uang Dengan 3 Cara Ini

Estimasi Baca:
Jumat, 18 Mei 2018 20:05:55 WIB

Kriminologi.id - Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini telah menetapkan PT Putra Ramadhan (Trada) sebuah perusahaan milik 
Bupati Kebumen nonaktif Mohammad Yahya Fuad (MYF) sebagai tersangka korporasi pertama dalam kasus tindak pidana korupsi pencucian uang (TPPU).

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengungkapkan, perusahaan Yahya Fuad diduga mencuci uang dalam tiga cara.

"Pada kurun waktu 2016 sampai 2017, PT Trada diduga menggunakan lima bendera perusahaan lain untuk memenangkan delapan proyek di Kabupaten Kebumen, nilai total proyeknya sebesar Rp 51 miliar," katanya saat konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat, 18 Mei 2018.

Dugaan kedua, Laode M Syarif menjelaskan, PT Trada telah menerima uang dari para kontraktor yang merupakan imbalan atas proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen. Nilai dari proyek ini sekitar Rp 3 miliar. Bahkan, kata Laode M Syarif, imbalan tersebut seolah-olah dianggap sebagai utang.

Dugaan ketiga, Laode M Syarif menambahkan, PT Trada mendapat uang yang didapat dari proyek tersebut berupa uang operasional, keuntungan dalam operasional, maupun pengembangan bisnis PT Trada yang kemudian bercampur dengan sumber lainnya dalam pencatatan keuangan perusahaan tesrebut.

Atas tindakan ini, PT Trada disangkakan melanggar Pasal 4 dan/atau Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

"Ini memberikan manfaat bagi PT Trada sebagai keuntungan maupun manfaat lainnya untuk membiayai pengeluaran atau kepentingan pribadi MYF, baik pengeluaran rutin seperti gaji dan cucilan mobil maupun keperluan pribadi lainnya," kata Laode M Syarif.

Terkait hal ini, KPK akan terus menelusuri jika ada informasi dugaan penerimaan atau pengelolaan uang hasil korupsi lainnya.

"Ini merupakan penyidikan pencucian uang pertama yang dilakukan KPK dengan pelaku korporasi. KPK berharap proses hukum ini dapat menjadi bagian dari penguatan upaya pemberantasan korupsi ke depan, khususnya untuk memaksimalkan 'asset recovery'," ujar Laode M Syarif seraya berharap.

Bupati Kebumen Mohammad Yahya Fuad. Foto: Facebook Mohammad Yahya Fuad
Bupati Kebumen Mohammad Yahya Fuad. Foto: Facebook Mohammad Yahya Fuad

Dalam penyidikan tersebut, KPK juga mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. 

Sejak penyidikan pada 6 April 2018 sampai saat ini, PT Trada telah mengembalikan melalui penitipan uang dalam rekening penampungan KPK uang senilai Rp 6,7 miliar. Uang ini diduga sebagai bagian dari keuntungan yang diterima PT Trada. Uang sebagai pengembalian aset itu, terdiri dari Rp 3 miliar dari imbalan proyek, dan sisanya Rp 3,7 miliar diduga bagian dari keuntungan proyek senilai Rp 51 miliar.

Sebelumnya, sejak Januari 2018, KPK melakukan penyidikan atas dua tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan Mohammad Yahya Fuad, yaitu dugaan penerimaan suap terkait dengan pengadaan barang dari jasa dana APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2016.

Mohammad Yahya Fuad selaku Bupati Kebumen bersama Hojin Anshori dari pihak swasta diduga menerima hadiah atau janji berupa sejumlah bagian proyek sebesar 5 sampai dengan 7 persen dari nilai proyek.

Proyek tersebut antara lain bersumber dari dana alokasi khusus infrastruktur APBN 2016 sebesar Rp 100 miliar, yaitu kepada tersangka komisaris PT KAK Khayub Muhamad Lutfi terkait proyek pembangunan RSUD Prembun sebesar Rp 36 miliar dan kepada tersangka Hojin Anshori dan grup Trada milik Bupati Kebumen dengan proyek senilai Rp 40 miliar, dan kontraktor lainnya sebesar Rp 20 miliar. 

Tak hanya itu, Mohammad Yahya Fuad juga diduga menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Mohammad Yahya Fuad selaku Bupati Kebumen periode 2016 sampai dengan 2021 diduga menerima gratifikasi dari imbalan proyek senilai total Rp 2,3 miliar.

Penulis: Yenny Hardiyanti
Redaktur: Djibril Muhammad
Sumber: Antara
KOMENTAR
500/500