Dok. Mantan Walikota Depok, Nur Mahmudi. Foto: www.depok.go.id

Polda Metro Siap Supervisi Polres Depok Usut Korupsi Nur Mahmudi

Estimasi Baca:
Rabu, 29 Ags 2018 18:10:53 WIB

Kriminologi.id - Penyidik Polresta Depok masih menyelidiki intensif kasus dugaan korupsi pelebaran Jalan Nangka, Cimanggis, Tapos, Depok, Jawa Barat dengan tersangka mantan Wali Kota Nur Mahmudi Ismail. 

Direktur Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Adi Deriyan mengaku hinga saat ini  pihaknya belum menerima pelimpahan kasus mantan presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu. Meski begitu, ia menyatakan, siap membantu penyidikan yang dilakukan Polres Depok.

"Tidak ada (pelimpahan). Saat ini masih ditangani Polresta Depok. Kalau ada rencananya, pastinya akan ada pemanggilan. Saya sebagai pembina teknisnya siap mendukung jajaran di sana untuk menyelesaikan kasusnya," ujarnya di Mapolda Metro Jaya pada Rabu, 29 Agustus 2018.

Adi menambahkan, pihaknya mempercayakan penanganan kasus Nur Mahmudi kepada jajaran Polresta Depok. Apalagi, Polresta Depok lebih dahulu memiliki data dugaan korupsi Nur Mahmudi.

"Kan mereka (Polresta Depok) yang punya data lengkapnya. Mereka juga yang mengawali penanganan kasusnya. Mereka juga juga punya alur penyidikan yang lebih jelas, makanya kami dukung," katanya.

Mengingat angka dugaan korupsi yang mencapai Rp 10 miliar untuk ukuran proyek pelebaran jalan, Adi mengatakan, pihaknya siap memberikan bantuan apabila memang diperlukan.

"Sebagai pembantu teknis, pasti saya bantu, kalau memang diperlukan. Tapi untuk sementara ini kami lihat mereka (Polresta Depok) juga mampu melaksanakan tugasnya," ujarnya.

Seperti yang diketahui pada Selasa, 28 Agustus 2018, Polresta Depok mentetapkan Nur Mahmudi Ismail sebagai tersangka tindak pidana korupsi proyek Jalan Nangka Tapos. Nur Mahmudi diduga menerima suap pada proyek jalan di kawasan Cimanggis dan Tapos. 

Rencananya jalan yang semula lebarnya lima meter akan diperluas menjadi 14 meter. Namun, hingga saat itu jalan tersebut masih belum dilebarkan. 

Ia diperiksa polisi terkait penganggaran dan pengerjaan proyek tersebut. Pada proyek ini Nur Mahmudi mengaminkan adanya dana yang digelontorkan untuk pembebasan lahan itu mencapai Rp 10 miliar yang diambil dari APBD tahun 2015. 

Dana tersebut dikucurkan kepada sejumlah warga meski proyek tersebut tidak berjalan. Dugaan ini mencuat saat polisi setempat melakukan penyelidikan. Mengingat ada temuan itu, Pemerintah Kota Depok menghentikan proyek tersebut. 

Reporter: Erwin Maulana
Redaktur: Djibril Muhammad
KOMENTAR
500/500