Sjamsul Nursalim. Foto: Ist/Kriminologi.id

Saksi Sebut BPPN 2 Kali Rapat Bahas Utang Perusahaan Sjamsul Nursalim

Estimasi Baca:
Kamis, 12 Jul 2018 16:55:11 WIB

Kriminologi.id - Mantan Deputi Aset Manajemen Kredit (AMK) Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Muhammad Syarial mengatakan, ada dua kali rapat terkait piutang tambak udang PT Dipasena Citra Darmadja (DCD) dan PT Wachyuni Mandira (WM) milik Sjamsul Nursalim. 

"Saat itu memang ada pembahasan rapat terkait piutang yang tidak dibayarkan antara dua perusahaan milik Sjamsul Nursalim dan itjih Nursalim. Ada dua kali rapat tanggal 21 dan 29 Oktober 2003," katanya menjawab pertanyaan Jaksa Penuntut Umum KPK.

Muhammad Syarial menuturkan fakta persidangan tersebut saat menjadi saksi untuk terdakwa mantan Kepala BPPN Syafruddin Arsyad Temenggung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Kamis, 12 Juli 2018.

Ia juga menyebut ada bukti mengenai dua kali rapat yang digelar tersebut. Bukti itu adalah notulen rapat pada 21 Oktober 2003.

Syarial menjelaskan ada beberapa poin dalam rapat yang dilakukan dua kali tersebut. Agenda besar dalam rapat itu adalah membahas mengenai pengampunan beban piutang PT DCD dan PT WM.

"Ada beberapa poin besar memang dibacakan dalam rapat tersebut. Tapi yang pasti saya ingat benar bahwa Kepala BPPN saat itu menegaskan adanya aset plasma tidak dibebankan kepada perusaan inti. Perusahaan inti itu maksudnya PT DCD dan PT WM," ucap Syarial.

"Kemudian Pak Syafrudin memberi instruksi saya untuk segera mengeksekusi pengampunan SKL BLBI tersebut. Tapi saya enggak tahu apa yang melatarbelakanginya," ucap Syarial.

Menindaklanjuti instruksi Syafruddin, ia melanjutkan, pihaknya Tim Aset Manajemen Investasi (AMI) BPPN kemudian memberikan disclosure atau pengungkapan informasi keuangan.

"Ini juga jadi alasan tuduhan terkait misrepresentasi, terkait utang petambak pada BDNI yang dijamin oleh PT SDC dan PT WM tidak terbukti kepada terdakwa," ujar Syarial.

Dalam kasus ini, Syafruddin didakwa menghapus piutang BDNI kepada petani tambak yang dijamin DCD) dan WM. Selain itu, dia disebut menerbitkan Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham (PKPS).

Padahal, menurut jaksa, Sjamsul Nursalim belum menyelesaikan kewajibannya terhadap kesalahan dalam menampilkan piutang BDNI kepada petambak, yang diserahkan kepada BPPN. Kesalahan itu membuatnya seolah-olah sebagai piutang yang lancar atau misrepresentasi.

Perlu diketahui dalam kasus ini Sjamsul Nursalim kerap kali dituding sebagai pemberi kebijakan SKL BLBI yang merugikan negara selaku kepala BPPN.

BPPN, melalui tim AMI yang disokong penasihat finansial yaitu JP Morgan, Lehman Brothers, PT Danareksa serta PT Bahana, kemudian membuat neraca penutupan BDNI dan melakukan negosiasi dengan pemegang saham pengendali Sjamsul Nursalim dalam rangka menentukan Jumlah Kewajiban Pemegang Saham (JKPS).

Setelah melakukan perhitungan, ternyata JKPS terhadap Sjamsul sejumlah Rp 28,4 triliun. Dalam kesepakatan, dia bakal membayar secara tunai sebesar Rp 1 triliun dan penyerahan aset senilai Rp 27,4 triliun kepada perusahaan yang dibentuk BPPN dengan tujuan melakukan penjualan atas aset.

Akan tetapi, setelah dilakukan audit berupa financial due dilligence oleh akuntan publik Prasetio Utomo & CO (Arthur Andersen), ditarik kesimpulan bahwa kredit petambak plasma DCD dan WM atas piutang Rp 4,8 triliun kepada BDNI tergolong sebagai kredit macet.

Reporter: Dimeitri Marilyn
Redaktur: Djibril Muhammad
KOMENTAR
500/500