Sebelum Jadi Tersangka KPK, Perusahaan Yahya Fuad Kembalikan Rp 6,7 M

Estimasi Baca :

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif. Foto: Antaranews - Kriminologi.id
Wakil Ketua KPK Laode M Syarif. Foto: Antaranews

Kriminologi.id - Perusahaan milik Bupati Kebumen nonaktif Mohammad Yahya Fuad yakni PT Putra Ramadhan (Trada) telah mengembalikan Rp 6,7 miliar ke Komisi Pemberantas Korupsi (KPK). Uang pengembalian tersebut terkait dugaan kasus Tindak Pindana Pencucian Uang (TPPU). 

"Uang tersebut kami duga merupakan bagian dari keuntungan PT Trada. Sejak penyidikan pada 6 April 2018 sampai saat ini, PT Tradha telah mengembalikan uang tersebut melalui penitipan uang dalam rekening penampungan KPK senilai Rp 6,7 miliar," kata Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif saat konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat, 18 Mei 2018.

Dalam pengembangan penyidikan, ia menjelaskan, KPK menemukan fakta-fakta dugaan tersangka Mohammad Yahya Fuad selaku pengendali PT PR atau PT TRADHA, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yahya dengan sengaja turut serta dalam pengadaan proyek di Pemerintah Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. 

Yahya, kata Laode, meminjam bendera lima perusahaan untuk menyembunyikan atau menyamarkan identitas sehingga seolah-olah bukan PT Trada yang mengikuti lelang.

"Ini mereka lakukan dengan tujuan untuk menghindari dugaan tindak pidana korupsi berupa benturan kepentingan atau "conflict of interest" dalam pengadaan sesuai Pasal 12i Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi," kata Laode Syarif.

Dalam kasus ini, PT PR atau PT Trada disangkakan melanggar Pasal 4 dan atau Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

"Ini merupakan penyidikan pencucian uang pertama yang dilakukan KPK dengan pelaku korporasi. Kami berharap proses hukum ini dapat menjadi bagian dari penguatan upaya pemberantasan korupsi ke depan, khususnya untuk memaksimalkan 'asset recovery'," tutur Laode M. Syarif.

Dalam penyidikan kasus tersebut, KPK juga mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

Sebelumnya, KPK mengumumkan PT Trada sebagai tersangka TPPU. Meski status korporasi ini sebagai tersangka, namun KPK belum bisa menyatakan perusahaan tersebut bisa dipailitkan.

Bupati Kebumen Mohammad Yahya Fuad. Foto: Facebook Mohammad Yahya Fuad
Bupati Kebumen Mohammad Yahya Fuad. Foto: Facebook Mohammad Yahya Fuad

Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah menambahkan, pihaknya belum bisa menetapkan PT Trada dapat dipailitkan karena menunggu keputusan majelis hakim.

"Kami belum bisa menetapkan PT Trada ini akan dipailitkan, aset akan dibekukan atau dinyatakan untuk ditutup. Semua tergantung majelis hakim yang memutuskan," ujar Febri.

Ia menambahkan, walaupun dia tak bisa memprediksikan amar putusan hakim, namun bisa dipastikan kalau korporasi yang ditetapkan berdasarkan tindak pidana pencucian uang (TPPU) jauh lebih keras sanksi yang akan didapat.

"Kalau di pencucian uang ada ketentuan lebih berat ya seperti penutupan perusahaan tergantung keputusan hakim. Bisa selamanya dan dinyatakan pailit. Jadi aset perusahaan itu dilelang dan dikembalikan kepada negara. Nah itu ada di TPPU," kata Febri.

Sebelumnya, sejak Januari 2018, KPK melakukan penyidikan atas dua tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan Mohammad Yahya Fuad, yaitu dugaan penerimaan suap terkait dengan pengadaan barang dari jasa dana APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2016.

Mohammad Yahya Fuad selaku Bupati Kebumen bersama Hojin Anshori dari pihak swasta diduga menerima hadiah atau janji berupa sejumlah bagian proyek sebesar 5 sampai dengan 7 persen dari nilai proyek.

Proyek tersebut antara lain bersumber dari dana alokasi khusus infrastruktur APBN tahun 2016 sebesar Rp 100 miliar, yaitu kepada tersangka Komisaris PT KAK Khayub Muhamad Lutfi terkait proyek pembangunan RSUD Prembun sebesar Rp 36 miliar dan kepada tersangka Hojin Anshori dan grup Trada milik Bupati Kebumen dengan proyek senilai Rp 40 miliar, dan kontraktor lainnya sebesar Rp 20 miliar. 

Tak hanya itu, Mohammad Yahya Fuad juga diduga menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Mohammad Yahya Fuad selaku Bupati Kebumen periode tahun 2016-2021 diduga menerima gratifikasi dari imbalan proyek senilai total Rp 2,3 miliar. YH/ DM

Baca Selengkapnya

Home Hard News Korupsi Sebelum Jadi Tersangka KPK, Perusahaan Yahya Fuad Kembalikan Rp 6,7 M

KOMENTAR

Tulis Komentar Kamu

Silahkan masuk terlebih dahulu
Silahkan tulis komentar kamu