Setelah Susi, Giliran Luhut Diperiksa Soal Korupsi Reklamasi Jakarta

Estimasi Baca :

maritim.go.id - Kriminologi.id
Luhut Binsar Panjaitan. Foto: maritim.go.id
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, diperiksa Polda Metro Jaya terkait kasus koprupsi di Proyek Reklamasi Teluk Jakarta.

Kriminologi.id - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, diperiksa penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan korupsi proyek reklamasi pulau di perairan Teluk Jakarta. Pemeriksaan terhadap Luhut dilakukan setelah penyidik memeriksa Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, sebulan yang lalu.

"Sudah dilakukan pemeriksaan," kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Adi Deriyan, di Jakarta, Senin, 16 April 2018. 

Adi mengatakan, pemeriksaan kedua pejabat menteri kabinet Joko Widodo itu dilakukan di luar jadwal yang telah ditetapkan Polda Metro Jaya. Hal tersebut dilakukan lantaran mencocokkan agenda Luhut dan Susi.

Menurut Adi, pemeriksaan Luhut terkait kasus ini guna mengklarifikasi penerbitan Surat Menko Maritim Nomor: S-78-001/02/Menko/Maritim/X/2017 tertanggal 5 Oktober 2017 tentang pencabutan penghentian sementara atau moratorium pembangunan proyek reklamasi Teluk Jakarta.

Dalam serangkaian pemeriksaan yang dilakukan, Adi mengatakan, pihaknya membutuhkan nilai jual obyek pajak atau NJOP terkait lahan yang hendak direklamasi. Tak hanya itu, penyidik juga mendalami ihwal kajian Kementerian Lingkungan Hidup yang perlu diklarifikasi.

Usai meminta keterangan Luhut dan Susi, polisi memeriksa pihak pengembang yang menjadi temuan penyidik. Tak hanya itu, polisi juga telah memeriksa tiga saksi antara lain Kepala Bidang Peraturan BPRD DKI Jakarta, Kepala Bidang Perencanaan BPRD DKI Jakarta dan staf BPRD Penjaringan Jakarta Utara pada Rabu 8 November 2017.

Ihwal status perkara ini, Anggota Polda Metro Jaya telah meningkatkan laporan perkara proyek pulau reklamasi dari penyelidikan ke tahap penyidikan. Berdasarkan hasil gelar perkara, penyidik mengindikasikan proyek reklamasi Pulau C dan D terjadi penyelewenangan anggaran negara.

Dugaan penyelewengan anggaran negara itu pada NJOP Pulau C dan D yang ditetapkan DPRD DKI senilai Rp 3,1 juta per meter. Padahal, realisasi lahan tersebut mencapai kisaran Rp 25 juta hingga Rp 30 juta per meter. 

Karena penetapan NJOP itu tak sesuai, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menduga telah terjadi tindak pidana korupsi pada proyek reklamasi pulau tersebut.

Baca Selengkapnya

Home Hard News Korupsi Setelah Susi, Giliran Luhut Diperiksa Soal Korupsi Reklamasi Jakarta

KOMENTAR

Tulis Komentar Kamu

Silahkan tulis komentar kamu