Gubernur Aceh Irwandi Yusuf (baju putih) tiba di Gedung Dwiwarna KPK pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK, Rabu, (4/7/2018). Foto: Dimeitri Marilyn/Kriminologi.id

Suap DOKA 2018, KPK Konfrontasi Irwandi dengan Kerabat Steffy Burase

Estimasi Baca:
Kamis, 6 Sep 2018 13:05:52 WIB

Kriminologi.id - Farah Amalia, kerabat Fanny Steffy Burase, memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Farah datang sekitar pukul 10.43 WIB.

Tak ingin wajahnya terlihat, Farah tampak menggunakan masker. Dia terlihat buru-buru memasuki Gedung KPK tanpa bicara kepada wartawan yang menunggu di Gedung KPK.

“Farah Amalia memang telah dijadwalkan untuk diperiksa sebagai saksi suap Gubernur nonaktif Aceh Irwandi Yusuf,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, di Gedung KPK Jakarta, pada Kamis, 6 September 2018.

Febri menambahkan, pemanggilan Farah untuk mengonfrontasi beberapa hal terkait kasus Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) 2018. Sebab, dari aliran DOKA senilai Rp 8 Miliar, penyidik KPK mensinyalir ada kucuran anggaran yang mengalir untuk kegiatan Aceh Marathon 2018 yang dikelola Fanny Steffy Burase.

“Tentu saja untuk mendalami sejumlah hal terkait kasus yang sedang ditangani KPK. Nanti detailnya kami sampaikan,” ujar Febri Diansyah.

Lebih lanjut, Febri tak berkomentar banyak terkait kediaman Farah yang ikut digeledah penyidik KPK. Sebab, pada pertengahan Agustus 2018, KPK telah menggeledah rumah kerabat Fanny Burase yang kuat diduga adalah Farah.

“Soal itulah belum bisa kami sampaikan. Nanti saya akan tanya pointers hasil penyidikan ke penyidik,” ucap Febri.

Dalam perkara ini, KPK menjerat Irwandi ketika menjabat sebagai Gubernur Aceh. Dia diduga menerima suap dari Bupati Bener nonaktif Meriah Ahmadi sebesar Rp 500 juta. Selain Irwandi dan Ahmadi, ada dua orang yang juga dijerat sebagai tersangka yaitu Hendri Yuzal dan Syaiful Bahri. 

KPK berhasil menelusuri fakta di lapangan terkait upaya pemberian commitment fee Rp 1,5 miliar atau 10 persen demi mendapatkan ijon proyek infrastruktur yang menggunakan alokasi dana otonomi khusus. KPK menduga bagian delapan persen diperuntukkan bagi sejumlah pejabat di provinsi, sedangkan dua persen di tingkat kabupaten.

Selain itu, KPK juga mengendus adanya DOKA yang dipergunakan untuk kegiatan Aceh Marathon 2018 yang rencananya dilakukan pada 27 Juli 2018 lalu. Selama mendalami kasus ini, penyidik KPK sedikitnya sudah memeriksa 53 saksi.

KOMENTAR
500/500