Dirut PLN Sofyan Basir usai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Jakarta, Jumat (20/07/2018). Foto: Dimeitri Marilyn/Kriminologi.id

Suap PLTU Riau-1, KPK Panggil Sofyan Basir dan CEO Blackgold Energy

Estimasi Baca:
Selasa, 31 Jul 2018 12:20:23 WIB

Kriminologi.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil Direktur Utama PLN Sofyan Basir untuk menjalani pemeriksaan. KPK membutuhkan keterangan Sofyan terkait penunjukan PT Blackgold Natural Resources Limited dalam proyek PLTU Riau-1 dan suap yang diterima Eni Maulani Saragih.

"Yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan suap terkait pembangunan PLTU Riau-1. Dari proses awal (penunjukan) dan perkara utamanya (kasus suap) terkait EMS," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Selasa, 31 Juli 2018.

Selain Sofyan, KPK juga memanggil CEO PT Blackgold Energy Indonesia, Philip C Rikard dan staf admin Diah Aprilianingrum. Keduanya akan dimintai keterangan sebagai saksi untuk tersangka Eni Maulani Saragih.

"Untuk pihak swasta kami akan mendalami sejumlah commitment fee yang akan sudah diberikan kepada EMS. Mereka akan menjadi saksi untuk EMS," ujar Febri.

Dalam kasus ini, Eni yang merupakan wakil ketua Komisi VII DPR dan pengusaha Johanes B Kotjo ditetapkan sebagai tersangka.

Eni disangka sebagai penerima suap, sementara Johanes B Kotjo sebagai pemberi suap. Eni diduga menerima uang dari Johanes B Kotjo secara bertahap sebanyak empat kali, yakni pada Desember 2017 sebesar Rp 2 miliar, Maret 2018 sebesar Rp 2 miliar, 8 Juni 2018 sebesar Rp 300 juta, dan terakhir pada 13 Juli 2018 sebesar Rp 500 juta.

KPK telah menetapkan Eni sebagai pihak penerima suap disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Sementara Johannes B Kotjo sebagai pihak pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP. RZ

Reporter: Dimeitri Marilyn
Redaktur: Reza Yunanto
KOMENTAR
500/500