Mantan Kepala BPPN Syafruddin Temenggung ditahan KPK (21/12/2017). Foto: Dimeitri Marilyn/Kriminologi.id

Syafruddin Dituntut 15 Tahun, KPK: Pihak Lain Tergantung Hakim

Estimasi Baca:
Selasa, 4 Sep 2018 22:50:42 WIB

Kriminologi.id - Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi menuntut Ketua Badan Penyehatan Perbankan atau BPPN Syafruddin Arsyad Temenggung 15 tahun penjara. Bagi jaksa KPK, Syafruddin tidak sendiri melakukan korupsi yang diduga merugikan negara Rp 4,58 triliun

 

Lantas bagaimana respons lembaga antirasuah terkait tuntutan Syafruddin. Melalui juru bicaranya, Febri Diansyah tidak ingin mendahului keputusan pengadilan terkait peran pihak lain dalam perkara tersebut.

"Saya tidak usah sebut nama dahulu nanti kita lihat di putusan. Bagaimana pertimbangan hakim apakah hakim setuju dan punya pemahaman yang sama dengan penuntut umum KPK terkait dengan perbuatan terdakwa dan perbuatan sejumlah pihak yang lain termasuk pihak yang diduga mendapatkan keuntungan," ucap Febri, di KPK, Selasa, 4 September 2018.

Ia menilai, dengan kerugian negara yang cukup besar tersebut seharusnya dapat digunakan untuk kepentingan lain yang lebih bermanfaat pada saat itu 

Selain itu, menurut dia, kebijakan berbentuk penyelamatan perbankan saat itu seharusnya dugaan korupsi seperti itu tidak perlu terjadi.

"Akan tetapi, nanti kita lihat sampai pada putusan bagaimana pertimbangan hakim untuk melihat peran pihak lain juga karena Syafruddin Arsyad Temenggung ini hanya salah satu dari orang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi di sini," ucap Febri.

Sebelumnya, jaksa penuntut umum (JPU) dalam tuntutannya menilai Syafruddin bukan pelaku tunggal dalam kasus tersebut.

"Saya tidak usah sebut nama dahulu nanti kita lihat di putusan. Bagaimana pertimbangan hakim apakah hakim setuju dan punya pemahaman yang sama dengan penuntut umum KPK terkait dengan perbuatan terdakwa dan perbuatan sejumlah pihak yang lain termasuk pihak yang diduga mendapatkan keuntungan," ucap Febri.

Dok. Sjamsul Nursalim. Foto: Ist/Kriminologi.id
Dok. Sjamsul Nursalim. Foto: Ist/Kriminologi.id

Sebelumnya, Syafruddin Arsyah Temenggung dituntut 15 tahun penjara ditambah denda Rp 1 miliar subsider enam bulan kurungan karena melakukan penghapusan piutang Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) yang dimiliki Sjamsul Nursalim sehingga merugikan keuangan negara hingga Rp 4,58 triliun.

Dalam tuntutannya, JPU mengatakan ada kehendak yang sama antara Syafruddin, Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, Sjamsul Nursalim, dan Itjih Nursalim untuk menghilangkan hak tagih negara. Dalam hal ini BPPN kepada SJamsul Nursalim dengan cara menghapus piutang BDNI kepada petambak PT Dipasena Citra Darmadja (DCD) dan PT Wachyuni Mandira (WM).

Hal itu ditindaklanjuti Syafruddin dengan menerbitkan surat pemenuhan kewajiban pemegang saham meski Sjamsul belum menyelesaikan seluruh kewajibannya sebagaimana yang dijanjikan dalam Master Settlement Aqcuisition Agreement (MSAA).

"Kehendak itu direalisasikan dengan cara kerja sama yang erat dan disadari oleh Syafruddin Arsyad Temenggung, Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, Sjamsul Nurslaim, dan Itjih S. Nursalim untuk menyatakan Sjamsul Nursalim tidak melakukan misrepresentasi atas piutang BDNI kepada petambak PT DCD dan PT WM sehingga Sjamsul dianggap memenuhi kewajiban dalam MSAA," ungkap jaksa.

Redaktur: Djibril Muhammad
Sumber: Antara
KOMENTAR
500/500