Ilustrasi kebakaran lahan hutan. Ilustrasi: Dwiangga Perwira/Kriminologi.id

Tilep Uang Masker Asap Karhutla, Mantan Kepala BPBD Jadi Pesakitan

Estimasi Baca:
Jumat, 10 Ags 2018 08:05:04 WIB

Kriminologi.id - Noviar Indra Putra Nasution, mantan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Dumai, Provinsi Riau, didakwa menyelewengkan anggaran penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) senilai Rp 731 juta.

"Perbuatan terdakwa dilakukan pada Januari hingga Desember 2014," kata Jaksa Penuntut Umum JPU Kejari Dumai, Jendra Firdaus dalam pembacaan dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pekanbaru, Kamis, 9 Agustus 2018.

Pembacaan dakwaan tersebut dibacakan di hadapan majelis hakim yang diketuai Bambang Myanto, serta hakim anggota, Dahlia Panjaitan dan Hendri. 

Selain Indra, dalam persidangan perdana itu turut hadir dua terdakwa lainnya. Keduanya adalah Suherlina selaku Kasi Kedaruratan dan Widawati bendahara BPBD Dumai.

Pada 4 Maret 2014, Walikota Dumai menetapkan status tanggap darurat terhadap bencana karhutla. Status itu diperpanjang hingga 4 April 2014. Tanggap darurat itu ditetapkan menyusul bencana Karhutla hebat hingga menyebabkan kabut asap tebal menyelimuti seluruh kota di pesisir Riau tersebut.

BPBD Dumai menerima bantuan penanggulangan bencana dari BNPB sebesar Rp 731 juta lebih. Dana itu sejatinya diperuntukkan untuk kegiatan membeli masker, makanan minuman dan honor pegawai.

Dana itu dicairkan dalam dua tahap. Tahap pertama dicairkan sebesar Rp 150 juta dan sisanya tahap kedua. Terdakwa Noviar dan Suherdina mencairkan dana melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI). Setelah dana cair, diserahkan kepada Widawati.

"Seharusnya terdakwa (Noviar) menunjuk PPK untuk kegiatan itu dan membuat rekening pemerintah. Namun, terdakwa melakukan sendiri seolah-olah sebagai PPK," ujar Jendra yang juga merupakan Kasipsus Kejari Dumai tersebut.

Noviar kemudian membuat dana seolah-olah telah dimanfaatkan seluruhnya. Sementara pada kenyataannya, tidak pernah dilakukan pembelian masker dan pengadaan makan serta minum dilakukan sendiri oleh terdakwa.

"Pengadaan dilakukan sendiri oleh para terdakwa, tanpa menunjuk pihak ketiga," ungkap JPU.

Pelaksanaan kegiatan itu juga tidak pernah dilaporkan ke BNPB. Akibat perbuatan ketiga terdakwa, negara dirugikan sebesar Rp 219 juta.

Usai mendengarkan dakwaan, Indra dan Suherlina menyatakan menerima dan tidak mengajukan eksepsi. Sementara Widawati, belum menentukan langkah hukum karena pengacaranya tidak hadir. AS

Redaktur: Achmad Sakirin
Sumber: Antara
KOMENTAR
500/500