Dok. Mantan Waikl Presiden RI Boediono. Foto: Antara

Ujian KPK Usut Kasus Bank Century: Tersangkakan Boediono yang Pasrah

Estimasi Baca:
Senin, 16 Apr 2018 14:35:25 WIB
Penuntasan kasus Century merupakan ujian terbesar yang harus dilalui KPK. Jika mampu melewati ujian terbesar dengan menetapkan tersangka baru kasus Century, maka akan mengembalikan kredibilitas dan marwah KPK.

Kriminologi.id - Kasus bailout Bank Century kembali mencuat. Pangkalnya, setelah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) menerima praperadilan yang diajukan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI).

Dalam amar putusan praperadilan tersebut, PN Jaksel memerintahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyidikan kasus bailout Bank Century dengan menetapkan salah satunya mantan Wakil Presiden Boediono sebagai tersangka.

Boediono yang ketika kasus itu terjadi, menjabat sebagai gubernur Bank Indonesia (BI). Boediono bahkan mengaku pasrah kasus bailout Bank Century kembali diusut.

"Serahkan pada penegak hukum," kata Boediono usai orasi ilmiah di FISIP UI, Depok, Jawa Barat, Jumat, 13 April 2018.

Boediono enggan mengomentari isi putusan PN Jaksel yang meminta KPK menetapkan dirinya sebagai tersangka.

"Saya percaya sepenuhnya pada kearifan beliau-beliau," ujarnya singkat sembari meninggalkan lokasi.

Bagi mantan Ketua KPK, Abraham Samad, penuntasan kasus Century merupakan ujian terbesar yang harus dilalui lembaga antirasuah. Jika mampu melewati ujian terbesar dengan menetapkan tersangka baru kasus Century, maka akan mengembalikan kredibilitas dan marwah KPK.

Jika sebaliknya terjadi, menurut dia, akan menjadi presiden buruk yang berpengaruh pada agenda pemberantasan korupsi di Indonesia.

"Kalau tidak lulus berarti terjadi arah balik pemberantasan korupsi," kata Samad.

Karena itu, ia berharap, dugaan keterlibatan mantan pimpinan atau pejabat tinggi negara dalam kasus itu tidak menghambat langkah KPK untuk menuntaskan kasus Century dengan menjunjung asas "equality before the law" atau persamaan di hadapan hukum. 

"Menurut saya inilah yang harus menjadi fokus kita. Kita tidak boleh membiarkan ada seseorang yang kebal hukum karena jabatannya," ujarnya.

Abraham memiliki keyakinan kasus Century bisa ditindaklanjuti dan tidak akan ditelantarkan KPK. 

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Febri Diansyah saat memberikan keterangan terkait operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Pengadilan Negeri Tangerang (12/03/2018). Foto: Dimeitri Marilyn/Kriminologi.id
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Febri Diansyah saat memberikan keterangan terkait operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Pengadilan Negeri Tangerang (12/03/2018). Foto: Dimeitri Marilyn/Kriminologi.id

Sebelumnya PN Jaksel melalui putusan praperadilan yang dibacakan hakim tunggal Effendi Muchtar mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI). Putusan tersebut keluar pada Senin, 9 April 2018 dengan nomor perkara 24/Pid.Pra/2018/PN JKT.SEL. 

Berikut kutipan amar putusan yang diperoleh Kriminologi.id:

"Memerintahkan Termohon (KPK) untuk melakukan proses hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dugaan tindak pidana korupsi Bank Century dalam bentuk melakukan Penyidikan dan menetapkan tersangka terhadap Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dkk, (sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan atas nama Terdakwa BUDI MULYA) atau melimpahkannya kepada Kepolisian dan atau Kejaksaan untuk dilanjutkan dengan Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat," demikian bunyi putusan PN Jakarta Selatan.

Menanggapi putusan tersebut, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengakui putusan praperadilan PN Jaksel itu sesuatu yang baru di ranah peradilan pidana. 

Menurut Febri, mengenai rekomendasi agar sebuah kasus bisa segera dituntaskan merupakan barang baru di ranah pidana. Apalagi rekomendasi tersebut ditentukan dan dikabulkan pengadilan di ranah pengadilan umum. 

"Ini juga karena kami menilai amar putusan tersebut relatif baru dalam sejumlah putusan praperadilan yang ada," ujar Febri.

Sementara Kordinator MAKI, Boyamin Saiman pada Kamis, 12 April 2014 telah mendatangi KPK untuk menyerahkan salinan putusan praperadilan PN Jaksel tersebut.

Boyamin mengatakan pihaknya bersama keluarga Budi Mulya, salah satu terpidana kasus Bank Century mendesak KPK segera mengeksekusi putusan tersebut.

Boyamin mengatakan, MAKI memberi tenggat KPK selama 3 bulan untuk memberikan kejelasan atas kelanjutan penyidikan kasus dana talangan (bailout) Bank Century itu. Jika tidak, MAKI mungkin akan melakukan gugatan praperadilan kembali terhadap KPK.

"Kalau saya pribadi juga mau ngasih tenggat waktu maksimal tiga bulan. Kalau tiga bulan belum, ya nanti mungkin saya mengambil opsi untuk gugat praperadilan lagi dengan ganti rugi," ujar Boyamin di Gedung KPK.

Redaktur: Djibril Muhammad
KOMENTAR
500/500