Juru Bicara KPK Febri Diansyah. Foto: Walda Marison/Kriminologi.id

Usut Suap Bupati Tulungagung, KPK Minta Sekda Beri Keterangan

Estimasi Baca:
Rabu, 8 Ags 2018 13:10:36 WIB

Kriminologi.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Sekretaris Daerah (Sekda) Tulungagung Indra Fauzi dalam penyidikan dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Tulungagung dan Kota Blitar. Pemanggilan Indra terkait status Bupati Tulungagung Syahri Mulyo yang menjadi tersangka.

"Pemanggilan saksi (IP) untuk tersangka SM untuk AP. Masih terkait rangkaian sejumlah kasus suap di Tulungagung," Kata Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Kamis, 8 Agustus 2018.

Pada pemeriksaan kali ini, KPK juga memanggil Agung Prayitno terkait fee proyek-proyek pembangunan infrastruktur dan peningkatan jalan pada dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulungagung. Agung Prayitno disebut sebagai salah satu anggota tim sukses Bupati Tulungagung Syahri Mulyo.

Febri juga menjelaskan bahwa salah satu upaya yang dimiliki KPK adalah menelusuri aliran dana terkait kampanye Bupati Tulungagung Syahri Mulyo sewaktu masih menjadi bakal calon Bupati.

"Iya salah satunya itu terkait dana kampanye. Tapi itu masih didalami juga. Yang penting adalah kronologi kasusnya yang dikejar. Mengapa dia dilibatkan,"kata Febri melanjutkan.

Selain dua saksi tadi, KPK juga memanggil Direktur Utama PT Surya Unggul Nusa Cons Kukuh Santiko Wijaya. Kukuh diperiksa untuk tersangka Muhammad Samanhudi Anwar yang merupakan Wali Kota nonaktif Blitar.

"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi Walikota Blitar" katanya.

Sebelumnya, dalam penyidikan kasus ini KPK juga telah melakukan penggeledahan di rumah Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tulungagung dan rumah Staf Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Tulungagung.

KPK juga menggeledah rumah Sutrisno (Kadis PUPR Kabupaten Tulungagung), rumah Agung Prayitno (Tim Sukses Syahri Mulyo), rumah Sukarji (Kabid PUPR Kabupaten Tulungagung), rumah Syamrotul Fuad (Kepala ULP Kabupaten Tulungagung), dan rumah Wahyudiana (Kasi Perencanaan Jalan Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung). 

Hasil dari penggeledahan tersebut KPK menyita perangkat elektronik, dokumen kontrak, dokumen catatan keuangan. KPK juga ikut menggeledah Rumah Eko Yongtono di TGP 25C Blitar, dan dua lokasi kantornya. Pada penggeledahan itu KPK turut menyita dokumen keuangan perusahaan dan dokumen catatan kerja perusahaan.

Kasus ini bermula dari serangkaian Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK di Kota Blitar dan Kabupaten Tulungagung. Kemudian KPK menetapkan beberapa orang termasuk Bupati Tulungagung Syahri Mulyo dan Wali Kota Blitar Muh Samanhudi Anwar.

Samanhudi diduga menerima suap Rp 1,5 miliar dari Susilo Prabowo yang merupakan kontraktor.  Uang diberikan melalui Bambang Purnomo sebagai ijon proyek pembangunan sekolah lanjutan pertama di Blitar dengan nilai kontrak Rp 23 miliar.

Fee ini diduga bagian dari 8 persen yang menjadi bagian untuk Wali Kota dari total fee 10 persen yang disepakati. Sedangkan 2 persen akan dibagi-bagi kepada dinas. 

Kemudian, Bupati Tulungagung Syahri Mulyo sebesar Rp 1 miliar juga diduga menerima suap dari Susilo Prabowo.

Sebelumnya Bupati Tulungagung diduga menerima pemberian pertama sebesar Rp 500 juta dan pemberian kedua sebesar Rp 1 miliar. Susilo merupakan salah satu kontraktor yang kerap memenangkan proyek di Kabupaten Tulungagung sejak 2014 hingga 2018. RZ

Reporter: Dimeitri Marilyn
Redaktur: Reza Yunanto
KOMENTAR
500/500