ilustrasi sabu-sabu, ilustrasi: Dwiangga Perwira

Hendak Pesta Sabu di Hotel, Bakal Caleg DPRD Gorontalo Ditangkap

Estimasi Baca:
Jumat, 3 Ags 2018 10:10:52 WIB

Kriminologi.id - Salah seorang bakal calon legislatif atau Bacaleg DPRD Provinsi Gorontalo dari Daerah Pemilihan (Dapil) III berinisial AM, ditangkap polisi lantaran diduga mengomsumsi narkoba. Selain AM, polisi juga mengamankan satu orang lainnya berinisial GB.

Kabid Humas Polda Gorontalo, AKBP Wahyu Tri Cahyono, menjelaskan kedua pengguna narkoba tersebut dibekuk tim Dit Reserse Narkoba Polda Gorontalo pada Kamis, 2 Agustus 2018 sekitar pukul 02.30 WITA. Mereka diamankan di salah satu hotel di Kota Gorontalo. Diduga, mereka akan melakukan pesta sabu-sabu.

“Barang bukti yang diamankan yaitu satu plastik ukuran kecil yang berisi butiran kristal bening, satu buah pipet kaca yang berisi butiran kristal bening, dua buah sedotan yang sudah terpotong," kata Wahyu Tri Cahyono, pada Jumat, 3 Agustus 2018.

Wahyu menambahkan, saat ini kasus tersebut masih dalam pengembangan dan kedua tersangka serta barang bukti telah diamankan oleh Ditresnarkoba Polda Gorontalo guna proses lebih lanjut.

Terkait adanya informasi seorang bakal caleg DPRD Provinsi Gorontalo yang tertangkap karena kasus narkoba, anggota KPU Provinsi Gorontalo, Sophian Rahmola, mengatakan bahwa pihaknya tidak mengetahui hal tersebut.

Namun, apabila ada salah seorang bakal caleg yang tertangkap narkoba, sementara berkas pencalonannya sudah memenuhi syarat, maka partai yang mengajukan calon tersebut tidak bisa menggantinya dengan orang lain.

"Karena tahapan perbaikan telah selesai pada 31 Juli kemarin, dan saat ini masih tahapan verifikasi perbaikan syarat calon hingga tanggal 8 Agustus mendatang," ujarnya.

Sesuai tahapan KPU baru akan mengumumkan Daftar Calon Sementara (DCS) anggota legislatif dan persentase keterwakilan perempuan antara tanggal 12 sampai 14 Agustus 2018.

Setelah itu, KPU akan menunggu masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS anggota legislatif, apabila ada masukan, maka tentu KPU akan meminta klarifikasi kepada partai politik atas tanggapan masyarakat.

“Dalam pasal 23 PKPU nomor 20 sangat jelas bahwa, DCS anggota legislatif dapat diubah apabila, bakal calon tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil klarifikasi terhadap adanya masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat terkait dengan persyaratan bakal calon, calon meninggal dunia, atau calon mengundurkan diri khusus untuk perempuan,” ujar Sophian Rahmola. AS

Penulis: Tito Dirhantoro
Redaktur: Achmad Sakirin
Sumber: Antara
KOMENTAR
500/500