KPK Siap Hadapi Praperadilan Asrun Wali Kota Kendari

Estimasi Baca :

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Febri Diansyah saat memberikan keterangan terkait operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Pengadilan Negeri Tangerang (12/03/2018). Foto: Dimeitri Marilyn/Kriminologi.id - Kriminologi.id
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Febri Diansyah saat memberikan keterangan terkait operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Pengadilan Negeri Tangerang (12/03/2018). Foto: Dimeitri Marilyn/Kriminologi.id
Dasar Asrun mengganggap perbuatan KPK melanggar hukum dan HAM kurang tepat. Sebab, jauh sebelum ada OTT, KPK telah mengeluarkan surat perintah penyelidikan (sprinlid) pada 24 November 2017.

Kriminologi.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siap menghadapi persidangan praperadilan mantan Wali Kota Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari Asrun. 

Sidang praperadilan yang telah dimulai sejak Senin, 16 April 2018 tersebut diperkirakan akan berlangsung selama satu pekan ke depan sampai putusan pada Senin atau Selasa 23 dan 24 April 2018 oleh hakim tunggal Agus Widodo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Dalam persidangan selama sepekan itu, Asrun, yang merupakan ayah kandung dari Bupati non-aktif Kendari Adriatma Dwi Putra, menyebut poin gugatan praperadilan tersebut. Salah satunya adalah belum ditemukannya dua alat bukti yang sah di tempat kejadian perkara (tpk). 

"Salah satunya adalah penetapan tersangka yang tidak sah karena belum ditemukannya dua alat bukti yang sah. Maka menurut pihak pemohon penahanan terhadap tersangka tidak sah karena penetapan sebagai tersangka tidak sah," kata Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah di KPK, Selasa, 17 April 2018.

Alasan lainnya adalah pemohon yakni Asrun menganggap perbuatan KPK sebagai tindakan melanggar hukum dan HAM. 

Menurut Febri, dasar Asrun mengganggap perbuatan KPK melanggar hukum dan HAM kurang tepat. Sebab, jauh sebelum ada Operasi Tangkap Tangan (OTT), KPK telah mengeluarkan surat perintah penyelidikan (sprinlid) pada 24 November 2017.

Dari sprinlid tersebut, KPK melakukan proses penyelidikan terhadap Asrun dan mendapatkan fakta-fakta indikasi penerimaan hadiah atau janji. Hal itu, menurut Febri, telah termaktub dalam aturan Pasal 1 angka 19 KUHAP tentang definisi tertangkap tangan. Anjuran lain mekanisme OTT juga berada di dalam Pasal 18 ayat (2) KUHAP dalam hal tertangkap tangan, penangkapan dilakukan tanpa surat perintah penangkapan.

"Kami berpatokan pada dua aturan. Pertama Pasal 1 ke 19 KUHAP dan Pasal 18 ayat 2 KUHAP. Terkait pelaksanaan OTT dan mekanisme penangkapan," ucap Febri Diansyah.

Febri juga menampik soal tidak ditemukannya dua alat bukti yang sah di perkara Asrun. Sebab, penetapan tersangka terhadap Asrun sudah melalui mekanisme yang lazimnya ditemukan di KPK. Yakni, mulai dari penyelidikan sampai ke penyidikan. 

Namun terkait kasus ini KPK menaikan ke taraf penyidikan. Anjuran tersebut dijelaskan dalam Pasal 6 UU KPK dan Pasal 44 ayat 1 dan ayat 2.

"Sesuai Pasal 6 UU KPK bahwa KPK mempunyai tugas melakukan lidik, penyidikan dan penuntutan. Yang lebih lanjut diatur dalam Pasal 39 ayat (1) UU KPK. Juga di Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) UU KPK. Di pasal ini menyatakan bahwa penyelidikan tidak hanya bertujuan untuk menemukan peristiwa pidana tetapi lebih jauh dari itu, penyelidikan sudah bertujuan untuk menemukan bukti permulaan yang sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti," ucap Febri.

Mantan aktivis ICW tersebut menilai, beberapa aturan yang sudah dipenuhi penyidik KPK adalah kewenangan pro justicia sejak penyidikan sampai persidangan terhadap tersangka yang dapat dilakukan penyidik, penuntut umum dan hakim.

Apalagi, Asrun tertangkap tangan bersama-sama pihak lain. KPK juga memastikan akan sesegera mungkin menaikkan status perkara Asrun.

"Untuk perkaranya sesegera mungkin akan melakukan permintaan keterangan/pemeriksaan dalam tahap penyelidikan, kemudian termohon meningkatkan pemeriksaan ke tahap penyidikan. Dan secepatnya juga akan melakukan penahanan terhadap diri pemohon," ujar Febri Diansyah.

Perlu diketahui di kasus ini diduga adanya permintaan dari Adriatma untuk dana bantuan kampanye Asrun. Maka Adriatma meminta suap kepada Dirut PT SBN, Hasmun Hamzah. Asrun mengitervensi anak kandungnya agar bisa melenggang menjadi Gubernur Sulawesi Tenggara di periode 2018-2023 mendatang.

Hasmun Hamzah adalah pengusaha yang cukup dekat dengan Asrun. Sebab, saat menjadi Wali Kota Kendari dua periode yaitu 2007-2012 dan 2012-2017, hubungan Hasmun dan Asrun telah terjalin lama sebagai rekanan sejumlah proyek pembangunan.

Salah satunya adalah pengadaan proyek jalan Bungkutoko-Kendari New Port senilai Rp 60 Miliar. Mega proyek tersebut dijanjikan Asrun agar disetujui dalam RAPBD Kendari dengan konsekuensi fee senilai Rp 2,8 Miliar. 

Uang tersebut rencananya, menurut Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, akan digunakan sebagai biaya konsumsi persiapan Pilkada Asrun menghadapi masa kampanye Pilkada pada April 2018. Termasuk, juga serangan fajar kepada calon pemilihnya.  DM

Baca Selengkapnya

Home Hard News Narkoba KPK Siap Hadapi Praperadilan Asrun Wali Kota Kendari

KOMENTAR

Tulis Komentar Kamu

Silahkan tulis komentar kamu