Polda Metro Jaya Musnahkan Barang Bukti Kasus Narkotika Jaringan Malaysia-Jakarta Senilai Rp 250 Miliar. Foto: Erwin Maulana/Kriminologi.id

Tiga Tahun Tak Selesai, Revisi UU Narkotika Terkendala Ego Sektoral

Estimasi Baca:
Senin, 6 Ags 2018 06:00:41 WIB

Kriminologi.id - Asosiasi Ilmuwan Praktisi Hukum Indonesia atau Alpha menilai rencana revisi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika masih terkendala dengan adanya lembaga pemerintah yang ego sektoral. Lembaga tersebut belum mau menandatangani draf revisi RUU hingga sekarang.

"Rencana Pemerintah yang sudah lebih dari tiga tahun untuk merevisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika masih mentok karena sampai saat ini di tingkat pemerintah sendiri belum ada kesepahaman berkait beberapa pasal dalam draf revisi yang belum masuk juga dari pemerintah ke DPR," kata Ketua Alpha Azmi Syahputra, Minggu, 5 Agustus 2018.

Azmi menjelaskan, menyisir revisi draf undang-undang narkotika, ada beberapa hal yang krusial dan menjadi titik berat. Antara lain tentang ketentuan tidak mengkriminalkan penyalahguna narkotika (pemakai), mengenai rehabilitasi dan wacana memperluas kewenangan BNN untuk diberikan penyadapan dan mengkaitkan dengan tindak pidana pencucian uang serta kerja sama antarinstitusi.

"Misalnya terkait tentang rehabilitasi ini saja belum ada kesepakatan karena pintu masuknya adalah TAT (Thematic Apperception Test)," kata Azmi.

TAT, ujar Azmi, berfungsi untuk menilai seseorang yang tertangkap untuk ditentukan apakah sebagai pengguna, penyalahguna atau pengedar. Penentuan itu dilakukan melalui wawancara pemeriksaan.

Hasil assessment atau penilaian yang dilakukan petugas (pegawai bidang legal BNN, dokter dan tim kemenkes) yang sudah bersertifikasi dapat dijadikan rekomendasi jaksa untuk memberikan dakwaan dan tuntutan.

"Ironisnya sampai saat ini tentang TAT ini belum ada kesepahaman malah diduga jaksa ingin agar bagian TAT ini menjadi kewenangan kejaksaan dalam penetapannya, karena selama ini jaksa hanya menerima hasil rekomendasinya saja. Hal ini menjadi salah satu kendala belum ada kesepahaman atau aturan khusus, bahkan tidak jarang jaksa meminta TAT tersendiri setelah seseorang sudah di TAT oleh tim assessment terpadu BNN," kata Azmi.

Ia menambahkan, permasalahan ego sektoral dalam TAT ini, berakibat dengan tidak terukurnya UU ini akan selesai. Padahal, kata Azmi, banyak hal-hal yang semestinya dapat terlindungi jika revisi UU Narkotika segera disahkan.  

Untuk diketahui, sifat hasil pemeriksaan tersebut hanya melalui wawancara dan tidak ada saksi. Diduga TAT ini berpotensi menjadi salah satu bagian "area rebutan kewenangan "antarlembaga karena akan jadi poin untuk diajukan dalam bentuk anggaran pemeriksaan.

"Hal-hal beginilah yang terkadang menjadi kendala terhambatnya revisi UU Narkotika. Padahal diketahui dan menjadi kesepakatan masalah narkotika adalah musuh bersama dan diketahui ada 72 jaringan internasional mafia narkoba yang masuk Indonesia dan akan menyerang anak-anak ataupun masyarakat Indonesia," kata Azmi tegas.

Karena itu, ujar Azmi, pihaknya berharap organ terkait dalam pemerintah agar tidak ego sektoral dan lebih mengutamakan kepentingan warga Indonesia. 

"Adanya kepastian hukum serta demi keamanan nasional bangsa Indonesia. Ingat membangun sistem sama dengan membangun masa depan," ujar Azmi.

Penulis: Yenny Hardiyanti
Redaktur: Djibril Muhammad
Sumber: Antara
KOMENTAR
500/500