Gedung Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Foto: Istimewa

Negara Beri Ganti Rugi Korban Bom Teroris Rp 1,6 Miliar

Estimasi Baca:
Kamis, 6 Sep 2018 14:05:03 WIB

Kriminologi.id - Negara yang diwakilkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK memberikan uang ganti rugi alias kompensasi sebesar Rp 1,6 miliar. Kompensasi tersebut, diberikan kepada para korban tiga peristiwa terorisme, yakni peristiwa bom Thamrin, Kampung Melayu, dan serangan teroris di Mapolda Sumut.

Penyerahan kompensesi dilakukan Menko Polhukam Wiranto didampingi Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai kepada 17 korban dan keluarga korban terorisme di Kantor LPSK Jakarta, Kamis, 6 September 2018.

Wiranto mewakili pemerintah memberikan aprisiasi kepada LPSK karena dapat mewujudkan misi pemerintah untuk memberikan kompensasi korban dan keluarga korban dari berbagai tindakan kejahatan.

"Memang kalau dilihat dari nominal tidak sepadan dengan apa yang dirasakan, paling tidak ada kesungguhan pemerintah memberikan atensi kepada para korban," kata Wiranto dalam sambutannya.

Semendawai mengungkapkan permohonan kompensasi korban tiga peristiwa tersebut dikabulkan majelis hakim yang menyidangkan kasus-kasus tersebut.

"Syukur Alhamdulilah upaya korban mendapatkan ganti rugi dikabulkan oleh hakim, kemudian kompensasi tersebut dibayarkan oleh negara melalui LPSK," ujar Semendawai ketika memberikan sambutannya.

Total korban yang menerima kompensasi adalah 17 orang korban terdiri atas 13 orang korban bom Thamrin, tiga orang korban bom Kampung Melayu, dan seorang korban serangan teroris di Mapolda Sumut. 

Total nominal yang dibayarkan adalah sebesar Rp 1,6 miliar, terdiri atas Rp 814 juta untuk korban terorisme bom Thamrin, Rp 202 juta untuk korban terorisme bom Kampung Melayu, dan Rp 611 juta untuk korban serangan teroris di Mapolda Sumut.

"Jumlah tersebut memang tidak bisa menyembuhkan luka fisik, trauma psikologis, atau mengembalikan nyawa yang hilang, tetapi setidaknya bisa mengganti kerugian materi korban dan keluarganya," kata Semendawai.

Kompensasi sendiri memiliki pesan bahwa negara hadir untuk para korban di mana ada ganti rugi secara materi atas derita korban.

Kompensasi juga menunjukkan sistem peradilan pidana tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi sebagai sarana bagi korban untuk mendapatkan haknya, termasuk kompensasi.

"Kami harap dengan kehadiran negara dan adanya perhatian atas hak korban dari sistem peradilan, akan memberikan semangat bagi para korban untuk melanjutkan kehidupannya," ujar Semendawai.

Acara penyerahan kompensasi tersebut dirangkai dengan Peresmian Gedung LPSK dan Penandatanganan Nota Kesepahaman antara LPSK dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait dengan peresmian Gedung LPSK sendiri dilakukan oleh Menko Polhukam Wiranto mewakili Presiden RI.

"Peresmian gedung oleh Menko Polhukam menjadi simbol bahwa Pemerintah mendukung keberadaan LPSK. Gedung ini sendiri sangat penting untuk menunjang upaya pemenuhan hak saksi dan korban yang dilakukan LPSK," kata Semendawai.

Sementara itu, nota kesepahaman dengan BPKP ini untuk meningkatkan tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance) di lingkungan LPSK.

Selain itu, lanjut dia, meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), peningkatan kinerja, dan pelayanan publik.

"Hal ini dikarenakan LPSK dibiayai oleh APBN maka ada tanggung jawab bagi kami untuk melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan prinsip good governance dan keterbukaan," ujar Semendawai.

Redaktur: Djibril Muhammad
Sumber: Antara
KOMENTAR
500/500