Pimpinan Jemaah Ansharut Daulah (JAD), Zainal Anshori saat menjalani persidangan dengan agenda pembacaan putusan di PN Jakarta Selatan, Selasa, 31 Juli 2018, Foto: Antaranews.com

PN Jaksel Bekukan Organisasi Jemaah Ansharut Daulah

Estimasi Baca:
Selasa, 31 Jul 2018 11:10:45 WIB

Kriminologi.id - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan resmi membekukan organisasi Jemaah Ansharut Daulah (JAD). Majelis hakim sependapat dengan tim penuntut umum bahwa aksi teror yang dilakukan sejumlah anggota JAD terkait dengan organisasi itu.

"Menetapkan, membekukan korporasi atau organisasi Jemaah Ansharut Daulah, organisasi lain yang berafiliasi dengan ISIS," kata ketua majelis hakim Aris Bawono saat membacakan putusan di PN Jaksel, Selasa, 31 Juli 2018. 

Selain membekukan JAD, majelis hakim juga menyatakan bahwa organisasi JAD dinyatakan terlarang.

Putusan tersebut sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum yang meminta majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk membubarkan JAD serta membayar denda Rp 5 Juta.

Dalam sidang hari ini, sekitar puluhan polisi berlaras panjang dari Korps Brigade Mobil (Brimob) bersama ratusan petugas lainnya tampak siaga sejak pukul 07.00 WIB di PN Jakarta Selatan untuk mengawal sidang pembacaan vonis.

Sebagaimana sidang sebelumnya yang dimulai sejak Selasa, 24 Juli 2018 pekan lalu, pengamanan terbagi dalam empat ring, yaitu bagian dalam ruang sidang, bagian luar ruang sidang, bagian dalam pengadilan, dan bagian luar PN Jakarta Selatan.

Sebelumnya, pada Jumat, 27 Juli 2018, Zainal Anshori alias Abu Fahry alias Qomarudin bin M. Ali, membacakan nota pembelaan (pleidoi) melalui kuasa hukumnya Asludin Hatjani.

Dalam nota pembelaan, Asludin menyampaikan ragam aksi teror yang disebutkan tim jaksa dalam dakwaan tidak terkait langsung dengan JAD. Ia menegaskan, bahwa misi JAD adalah untuk menyamakan pemahaman tentang Islam, dan mendukung gerakan khilafah di Suriah.

Alhasil, kuasa hukum JAD menolak semua isi dakwaan penuntut umum, dan meminta organisasi itu dibebaskan dari segala tuntutan, diantaranya termasuk pembekuan lembaga, membayar denda Rp 5 juta, dan membayar biaya perkara Rp 5 ribu.

Penulis: Marselinus Gual
Redaktur: Reza Yunanto
Sumber: Antara
KOMENTAR
500/500