Amir Jemaah Ansharut Daulah (JAD), Zainal Anshori saat mendengarkan vonis pembekuan dan pelarangan JAD di PN Jakarta Selatan, Selasa, 31 Juli 2018, Foto: Antaranews.com

Vonis Pelarangan JAD Inkracht, Jaksa Eksekusi di Pengadilan

Estimasi Baca:
Senin, 6 Ags 2018 19:00:14 WIB

Kriminologi.id - Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengumumkan bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengenai pembekuan dan pelarangan Jemaah Anshor Daulah (JAD) telah sah dan berkekuatan hukum tetap atau inkracht.

Dengan inkracht-nya putusan tersebut, maka seluruh anggota, simpatisan, kegiatan, dan apa pun yang terafiliasi dengan JAD tidak boleh beroperasi di Indonesia karena sudah dianggap terlarang.

"Pembekuan dan pelarangan, bukan pembubaran, karena itu istilah administrasi hukum. Sementara JAD sebagai suatu korporasi itu kaitannya tindak pidana terorisme, jadi eksekusi yang dimungkinkan adalah pembekuan dan pelarangan," kata Jaksa Heri Jerman di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin, 6 Agustus 2018.

Heri mangatakan, jaksa resmi melakukan eksekusi putusan tersebut dengan cara memasang pengumuman melalui pengadilan dan berikutnya akan dilakukan juga melalui media massa.

"Hari ini kita melakukan eksekusi terhadap korporasi JAD. Karena dia tidak berbadan hukum, caranya adalah dengan memasang pengumuman melalui pengadilan dan nanti lewat media massa juga," terang Heri.

Menurut Heri, masyarakat perlu mengetahui pengumuman tersebut karena sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 809/PID.B/2018/JKT.SEL, seluruh kegiatan, kelompok, dan individu yang terafiliasi dengan JAD akan dianggap melanggar Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Putusan pengadilan yang dibacakan pada 31 Juli itu 2018, dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap pada 3 Agustus 2018 karena baik jaksa maupun JAD menyatakan menerima putusan.

"Penuntut umum butuh waktu sekitar dua hari untuk menyampaikan sikap terhadap hasil putusan, karena kita perlu mempelajari poin demi poin agar tidak ada yang terlewat," terang Heri.

Dalam amar putusan yang dibaca Hakim Aris Buwono Langgeng, yang menjadi ketua majelis sidang mengatakan organisasi itu dianggap telah melanggar Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan jadi UU No.15/2003.

"(Majelis Hakim) menetapkan untuk membekukan Jamaah Anshor Daulah atau JAD dan organisasi lainnya yang terafiliasi dengan ISIS (Islamic State in Iraq and Syria), DAESH (Al Dawla Al Sham), ISIL (Islamic State in Iraq and Levant), dan IS (Islamic State) sebagai korporasi terlarang di Indonesia," kata Aris Buwono dalam amar putusannya, Selasa, 31 Juli 2018 lalu.

Putusan lainnya, Majelis Hakim PN Jakarta Selatan juga menyatakan JAD terbukti melakukan tindak pidana terorisme.

Sehingga sesuai dengan tuntutan tim penuntut umum, Majelis Hakim PN Jakarta Selatan pun menjatuhkan tindak pidana denda sebesar Rp 5 juta, dan biaya perkara sebesar Rp 5 ribu.

Menurut Herim JAD melalui kuasa hukumnya telah membayar denda sebesar Rp 5 juta itu ke negara.

Reporter: Reza Yunanto
Redaktur: Reza Yunanto
Sumber: Antara
KOMENTAR
500/500