Belasan Pasal Dalam RKUHP Ancam Kebebasan Pers

Estimasi Baca : 3 Menit

Berita hoax. Ilustrasi: Dwiangga Perwira/Kriminologi.id - Kriminologi.id
Berita hoax. Ilustrasi: Dwiangga Perwira/Kriminologi.id

Kriminologi.id - Delik aduan penyebaran berita bohong dan berita yang tidak pasti dalam Pasal 309 dan 310; tindak pidana penerbitan dan percetakan dalam Pasal 771, 772, dan 773 yang dirancang Panitia Kerja Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana di DPR dinilai berpotensi berpotensi membungkam kebebasan berekspresi dan pers di Indonesia. Pasalnya, dalam tugas kesehariannya wartawan kerap mendapatkan pernyataan dari narasumber yang selalu berubah dari hari ke hari. Selain Pasal kabar bohong, setidaknya ada 16 pasal yang berpotensi membungkam kerja jurnalistik.

"Pembatasan pada pasal-pasal tersebut bisa menyebabkan jurnalis yang memberitakan pernyataan A dinilai menyiarkan berita bohong," kata pengacara LBH Pers Gading Yonggar Ditya dalam konferensi pers di kantor LBH Pers Gading Yonggar Ditya di Kantornya, Jalan Kalibata Timur IV G No.10, Jakarta Selatan, Selasa, 13 Februari 2018.

Ada 17 pasal dalam RKUP yang diduga berpotensi kebebasan pers di Indonesia yakni pasal yang mengatur penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden, kepala negara, dan wakil kepala negara sahabat, penghinaan terhadap pemerintah, pencemaran nama baik, fitnah, penghinaan ringan, pengaduan fitnah, pencemaran orang yang sudah meninggal, penghinaan terhadap simbol negara, penghinaan terhadap kekuasaan umum dan lembaga negara, penghinaan terhadap agama.

Baca: Polda Jatim Temukan 398 Akun Penyebar Hoaks dan Isu SARA

Selain itu, pasal yang mengatur tentang penyebaran dan pengembangan ajaran Komunisme atau Marxisme-Leninisme, pernyataan perasaan permusuhan atau penghinaan terhadap kelompok tertentu, penghasutan untuk melawan penguasa umum, penghasutan untuk meniadakan keyakinan terhadap agama, tindak pidana pembocoran rahasia, penyiaran berita bohong dan berita yang tidak pasti, gangguan dan penyesatan proses.

Gading menilai dalam rancangan KHUP ini masih ada pasal yang tetap dipertahankan meksi sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006. Pasal itu yakni mengenai pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden yang diatur dalam Pasal 134, 136 bis dan 137 KUHP.

"Tidak hanya pasal penghinaan terhadap presiden, namun pasal penghinaan lainnya seperti penghinaan terhadap pemerintah yang sah, penghinaan terhadap lembaga negara dan lainnya juga rentan menyasar siapa saja pihak-pihak yang melontarkan kritik dan aspirasinya terhadap pemerintah,"jelas Gading.

Hal tersebut, kata Gading, disebabkan oleh tidak jelasnya kategori perbuatan apa saja yang dianggap penghinaan atau bukan penghinaan.

"Frasa 'penghinaan' dalam setiap rumusan pasal menimbulkan kerancuan dan multi tafsir sehingga rentan disalahgunakan oleh aparat penegak hukum terhadap pihak yang melontarkan aspirasi dan kritiknya," tuturnya.

Baca: Generasi Muda Umat Buddha Diminta Perangi Hoaks

Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta, Ahmad Nurhasim mengatakan, dalam merumuskan RKUHP, khususnya mengenai pasal-pasal yang bersinggungan dengan kebebasan berekspresi dan kebebasan pers tidak didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan terkait.

Jaminan itu sudah diatur dalam Konstitusi, Kovenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik, Deklarasi Universal HAM, dan UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers,

Aji dan LBH Pers pun mendesak Pemerintah dan DPR untuk menghormati jaminan atas kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam melakukan perumusan atas pasal-pasal dalam RKUHP.

Baca: Kominfo Ancam Tutup Blog Penyebar Hoax

Selain itu, ia juga meminta Pemerintah dan DPR untuk mencabut rumusan pasal-pasal yang berpotensi membungkam kebebasan berekspresi dan kemerdekaan pers.

"Dalam membuat rumusan dan ketentuan dalam RKUHP, kami juga meminta Pemerintah dan DPR untuk mengedepankan prinsip penghormatan, hak perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia, khususnya hak kebebasan berekspresi dan berpendapat serta kebebasan pers," tutur Ahmad. MG

Baca Selengkapnya

Home Hard News Umum Belasan Pasal Dalam RKUHP Ancam Kebebasan Pers

KOMENTAR

Tulis Komentar Kamu

Silahkan tulis komentar kamu