Antaranews.com

Hak Konstitusional Dirampas, M Taufik Polisikan Komisioner KPU DKI

Estimasi Baca:
Senin, 10 Sep 2018 17:05:21 WIB

Kriminologi.id - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M Taufik melaporkan Komisioner KPU Jakarta ke Polda Metro Jaya. Komisioner tersebut dilaporkan dengan tuduhan melanggar konstitusi karena tidak menjalankan putusan Badan Pengawas Pemilu soal mantan narapidana koruptor menjadi calon legislatif di Pemilu 2019.

Laporan tersebut bernomor TBL/4800/IX/2018/PMJ/Dit. Reskrimum. Mereka yang dilaporkan adalah Betty Epsilom Indroos, Partono, Sunardi, Nurdin, Muhaimin, Deti Kurniati dan Marlina. Para komisioner itu dituduh melanggar Pasal 216 ayat 1 KUHP.

"Melaporkan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh 7 komisioner KPUD Provinsi DKI Jakarta yang dianggap sudah merampas hak konstitusional klien kami," ujar kuasa hukum M Taufik, Mohammad Taufiqurrahman di Markas Polda Metro Jaya pada Senin, 10 September 2018.

Semua komisioner KPUD DKI Jakarta dinilai arogan selaku penyelenggara pemilu. Belum lagi, mereka dirasa tak mengindahkan putusan Bawaslu.

"Kami menganggap bukan hanya pelanggaran etik yang telah dilakukan KPUD DKI Jakarta. Tapi juga sudah melanggar kaidah hukum pidana. Jadi sudah layak kami laporkan para komisioner ini sebagai dugaan tindak pidana terhadap korban yang dialami bapak M Taufik," kata Taufiqurrahman.

Lebih lanjut, ia mengatakan, dalam membuat laporan itu pihaknya menyertakan beberapa barang bukti. Seperti, salinan putusan Bawaslu yang memerintahkan KPUD DKI Jakarta untuk mengubah status M Taufik dari tidak memenuhi syarat jadi memenuhi syarat. 

"Di aturan Bawaslu itu mengikat menyatakan bahwa keputusan Bawaslu itu berkekuatan hukum final tidak ada upaya hukum lagi. Jadi, tidak ada cara lain dan tidak ada jalan lain kepada KPU selain menjalani putusan ini. Kecuali memang mereka ya belaga-belaga genit saja sekarang ini," ujar Taufiqurrahman.

Reporter: Erwin Maulana
Redaktur: Djibril Muhammad
KOMENTAR
500/500