Bupati Bener Meriah Ahmadi. Foto: Ist/Kriminologi.id

KPK Periksa Bupati Nonaktif Bener Meriah Ahmadi Soal Suap DOKA Aceh

Estimasi Baca:
Jumat, 10 Ags 2018 15:10:56 WIB

Kriminologi.id - Komisi Pemberantasan Korupsi mengagendakan pemeriksaan terhadap Bupati nonaktif Bener Meriah, Nangore Aceh Darussalam Ahmadi. Ia diperiksa terkait kasus dugaan suap dalam pengelolaan dan penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh atau DOKA tahun 2018. 

Pemanggilan Ahmadi kali ini masih mendalami sejumlah fakta terkait operasi tangkap tangan yang terjadi pada beberapa waktu lalu. 

"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka IY (Irwandi Yusuf) masih terkait Dana Otonomi Khusus Aceh," kata Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah di Gedung Dwiwarna KPK, Jumat, 10 Agustus 2018.

Ia mengatakan, pemeriksaan Ahmadi masih akan digali terkait adanya nilai rupiah dari DOKA yang diprediksi berjumlah Rp 8 Miliar kepada Kabupaten Bener Meriah. Penyidik KPK, ia menambahkan, juga akan menelusuri kemungkinan upeti bagi Irwandi Yusuf jika meloloskan Bener Meriah sebagai Kabupaten/Kota yang menerima DOKA tersebut.

"Masih seputar fakta OTT yang belum terungkap. Alasan mengapa Bener Meriah lebih dulu menerima, dan sebagainya tapi terkait DOKA," ujar Febri Diansyah.

Sebelumnya kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan yang dilakukan lembaga antirasuah tersebut pada 3 Juli 2018 lalu. Dari situ KPK menetapkan empat tersangka dalam kasus suap terkait pengalokasian dan penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Provinsi Aceh.

Ahmadi diduga menjadi penyuap untuk Gubernur nonaktif Aceh Irwandi Yusuf sebesar Rp 500 juta.

Diduga, pemberian uang tersebut merupakan bagian dari Rp 1,5 miliar yang diminta Irwandi. Ini terkait fee ijon proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang bersumber dari DOKA Tahun Anggaran 2018.

Ahmadi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001.

Reporter: Dimeitri Marilyn
Redaktur: Djibril Muhammad
KOMENTAR
500/500