Rilis kasus miras oplosan di Mapolres Jakarta Selatan. Foto: M. Adam Isnan/Kriminologi.id

Miras Oplosan Maut, Pakar: Polisi Kurang Peduli Fungsi Penegakan Hukum

Estimasi Baca:
Selasa, 17 Apr 2018 07:05:10 WIB
Miras oplosan masih marak beredar di lingkungan masyarakat karena lemahnya aparat penegak hukum dalam memberantasnya.

Kriminologi.id - Ketua Asosiasi Ilmuwan dan Praktisi Hukum Indonesia (Alpha), Azmi Syahputra, menilai maraknya akhir-akhir ini terkait peredaran minuman keras oplosan yang menelan korban jiwa, karena masih lemahnya dan kurang tegasnya aparatur hukum.

"Aparatur hukum setingkat unit kepolisian yang berfungsi sebagai mitra kamtibmas sering berkeliling di tengah masyarakat. Mereka sebenarnya sudah tahu, namun seolah saling diam. Jadi kurang peduli dengan fungsinya sebagai penegakan hukum atau harus berfungsi preventif," katanya di Jakarta, Senin malam, 16 April 2018. 

Melihat adanya fenomena demikian, menurut pengajar Fakultas Hukum di Universitas Bung Karno itu, bukan tak mungkin ada pihak tertentu yang menjadi pelindung bagi si penjual atau si pembuat minuman keras oplosan tersebut.

“Ini adalah berkaitan dengan uang besar, pemain mafia yang abadi dan aparatur hukum terkadang rentan kena virusnya dengan mendapatkan kompensasi tertentu dari kegiatan penjual atau produksi minuman oplosan ini," katanya.

Karena itu, kata dia, untuk memberantas miras oplosan langkah yang perlu dilakukan, selain memperkuat fungsi peran lingkungan masyarakat, juga dengan hukuman yang maksimal agar sistem peradilan pidana optimal dan sinergis, sehingga ada kesatuan tindakan yang sama antara polisi, jaksa dan hakim. Jika bisa demikian, pelaku yang menjual atau memproduksi miras oplosan jera karena mendapat hukuman setinggi-tingginya.

Pasalnya, keberadaan minuman oplosan itu sangat membahayakan keamanan nasional. Terkait dampak miras oplosan dengan kualitas sumber daya manusia Indonesia, maka diperlukan hukuman maksimal dengan penambahan dakwaan yang berlapis. Kemudian, menjeratnya dengan ancaman pembunuhan berencana, menjual tanpa izin, manipulasi pajak, dan undang undang pangan.

“Dengan tindakan tegas itu, tujuannya agar pelaku penjual dan pemroduksi berpikir dua kali untuk melakukan kegiatan tersebut,” katanya.

Untuk itu, perlu dibuat regulasi dan sanksi baru berupa sanksi seumur hidup dan sanksi denda maksimal bagi penjual dan yang memproduksi minuman oplosan ini. Sebab, melihat dampaknya yang menimbulkan kejahatan yang lebih besar dan merusak generasi bangsa.

Terlebih, lanjut Azmi, korbannya tak hanya meninggal dunia, tapi juga banyak yang harus dirawat di rumah sakit. Juga ada pula yang cacat ada, sehingga sanksi selain pidana penjara seumur hidup dan denda maksimal patut dikenakan.

Sebelumnya, Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Agung Budi Maryoto mengatakan jumlah korban yang tewas akibat minuman keras oplosan di wilayah Jawa Barat hingga saat ini mencapai 61 orang.

 "Salah satu hal lain yang berkaitan dengan narkotika itu adalah 'miras' dan hingga saat ini korban meninggal dunia akibat 'miras oplosan' di Jawa Barat bertambah, menjadi 61 orang. Itu hampir dua peleton," kata Irjen Pol Agung Budi Maryoto. 

Ditemui usai menjadi pembicara pada diskusi kampanye bahaya narkoba yang diadakan oleh Citilink Indonesia-BNN, Kapolda Jawa Barat mengatakan, jumlah korban tewas akibat miras paling banyak ada di Cicalengka, Kabupaten Bandung.

 "Jadi 61 orang itu di antaranya ada yang di Cicalengka saja 42 orang, di Polrestabes Bandung tujuh, tambahan di Cianjur ada dua orang, di Ciamis satu orang, kemudian di Palabuhan Ratu, Sukabumi itu ada tujuh orang juga," papar Agung.

Penulis: Tito Dirhantoro
Redaktur: Nuruddin Lazuardi
Sumber: Antara
KOMENTAR
500/500