Ilustrasi obat-obatan, Ilustrasi: pixabay

Obat Langka, DPRD Rekomendasikan BPK Audit RSUD Morowali

Estimasi Baca:
Senin, 6 Ags 2018 14:10:33 WIB

Kriminologi.id - Kelangkaan obat yang terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Morowali membuat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali merekomendasikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit manajemen rumah sakit. Rekomendasi itu merupakan hasil rapat paripurna terkait temuan bidang layanan dari laporan masyarakat.

Ketua Pansus Asgar Ali dalam mengatakan, pansus menyimpulkan beberapa hal yakni terdapat masalah kelangkaan obat dan bahan pakai habis (BHP) di RSUD Morowali, Sulawesi Tengah. Kelangkaan ini berpotensi tidak maksimalnya pemberian pelayanan kesehatan.

"Kelangkaan obat dan BHP itu disebabkan beberapa hal, diantaranya perencanaan yang tidak maksimal. Dalam arti, tidak konsisten dengan informasi kebutuhan obat yang disampaikan oleh dokter dalam sistem perencanaan obat/BHP," kata Asgar Ali, Senin, 6 Agustus 2018.

Selain itu, kata Asgar Ali, adanya penjadwalan pengadaan persediaan yang tidak tepat sesuai dengan situasi dan kondisi penyakit yang berkembang. Pihaknya juga menemukan adanya kerja sama dengan apotek dan distributor obat atau BHP, baik dalam hal pelayanan resep maupun pengadaan persediaan.

Kerjasama itu tidak berjalan dengan baik karena tunggakkan pembayaran atau utang dari pihak rumah sakit kepada apotek dan atau distributor obat yang bersangkutan.

Piutang rumah sakit tersebut juga ada pada beberapa lembaga atau perusahaan, seperti BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Jamkesda, PT Agro Nusa Abadi, dan PT Jasa Raharja.

Pansus juga menemukan adanya obat atau BHP yang dibeli sendiri oleh pasien dan tidak dibayarkan oleh pihak rumah sakit sehingga sangat berpotensi terjadinya praktik korupsi karena pembayaran ganda.

"Untuk itu, Pansus merekomendasikan kepada BPK atau instansi hukum lainnya, seperti kejaksaan, tipikor, dan KPK untuk melakukan audit terhadap pengelolaan keuangan di rumah sakit tersebut," kata Asgar Ali.

Demi kelancaran pelaksanaan audit, Pansus meminta Penjabat Bupati Morowali untuk menonaktifkan sementara Direktur RSUD Morowali. Pansus juga meminta Penjabat Bupati Morowali untuk melakukan perbaikan struktur oraganisasi RSUD Morowali agar pelayanan operasional RS di Pulau Paku bisa maksimal.

Rekomendasi pansus tersebut juga disetujui seluruh fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Morowali. Rapat paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua I DPRD Morowali Iriane Ilyas, sedangkan dari pihak Pemkab Morowali diwakili Asisten I Bambang S. Soerodjo bersama sejumlah pejabat eselon. AS

Penulis: Yenny Hardiyanti
Redaktur: Achmad Sakirin
Sumber: Antara
KOMENTAR
500/500