Ilustrasi pengecekan aliran listrik PLN, Foto: Antara

Pemda di Sulteng Tunggak Listrik Rp 36 Miliar, PLN Ancam Lapor Jaksa

Estimasi Baca:
Senin, 10 Sep 2018 08:35:40 WIB

Kriminologi.id - Sejumlah pemerintah daerah alias Pemda di Sulawesi Tengah atau Sulteng menunggak pembayaran listrik yang tunggakannya mencapai Rp 36 miliar.

Pihak Perseroan Terbatas PLN Area Palu pun mengancam berencana melaporkan para penunggak listrik tersebut ke kejaksaan jika mereka tidak membayar tunggakan hingga batas waktu yang ditentukan.

"Apa boleh buat karena PLN juga telah melakukan kerja sama dengan kejaksaan dalam hal perdata dalam rangka mengawal keuangan negara," kata Manejer PT PLN (Persero) Area Palu Abbas Saleh ketika dihubungi Antara di Palu, Minggu, 10 September 2018.

Dari semua pemerintah daerah itu, ia mengungkapkan, hanya Kabupaten Sigi yang memiliki tunggakan terbesar.

Dari catatan PLN, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sigi belum sekali pun membayar pemakaian listriknya dari Januari sampai dengan Agustus 2018. Jumlah tagihannya sudah mencapai Rp13 miliar.

"Saya berharap Pemkab Sigi dapat membayar secepatnya tunggakan yang merupakan uang negara ini," ujar Abbas.

Khusus Pemkab Sigi, ia menambahkan, tunggakannya mencapai 80 persen dari total tunggakan golongan 3.

"Meski begitu, dalam hal ini PLN bukan sekadar melakukan tagihan semata, melainkan mencoba menyarankan solusi kepada mereka dengan melakukan kerja sama dengan Bank BPD Sulteng. Hampir seluruh pemda itu menyimpan uangnya di BPD," kata Abbas.

Jika tunggakan Pemkab Sigi bisa terbayar secara komulatif, menurut dia, total tunggakan bisa membaik.

"Terkait ini PLN sudah koordinasikan dengan Bupati bersama OPD-nya, termasuk ketua DPRD. Namun, Pemkab Sigi masih menjanjikan setelah RAPBDT yang belum tahu kapan waktunya apakah September ini atau kapan," ujar Abbas.

Ia mengatakan, rekening listrik dari PLN terdiri atas empat golongan, yakni golongan 1 umum untuk masyarakat sebesar 28 persen, golongan 2 untuk TNI/Polri sebesar 11 persen, golongan 3 pemda sebesar 50 persen, dan selebihnya untuk jatah golongan 4 yang terdiri atas BUMN dan instansi vertikal.

"Sebenarnya, tunggakan pada bulan kemarin posisinya malah lebih buruk dengan posisi klimaks sampai 30 persen dari total omzet PLN dengan nilai rata-rata Rp 50 sampai Rp 60 miliar," kata Abbas.

Untuk golongan masyarakat umum, ia menambahkan, trennya mulai membaik dibanding sebelumnya walaupun nilainya masih cukup tinggi dengan persentase tunggakan di kisaran 28 sampai 30 persen.

"Yang banyak dan dominan dalam tunggakan ini adalah pemda. Jadi, hampir setengahnya penunggak itu ada di pemda," katanya.

Seluruh kabupaten/kota di wilayah PLN juga sudah disurati dengan tujuan untuk memberikan gambaran prediksi total tagihan mereka hingga Desember. Dengan demikian, kata Abbas, mereka tidak bingung menentukan nilai yang harus ditetapkan untuk membayar tunggakan nanti.

Redaktur: Djibril Muhammad
Sumber: Antara
KOMENTAR
500/500