Ilustrasi kelompok pria Papua mengenakan atribut senjata tradisional Papua, Foto: Antaranews.com

Pemda Jayawijaya Dituntut Rp 3 Miliar, Denda Adat Pertikaian Warga

Estimasi Baca:
Selasa, 12 Jun 2018 17:35:52 WIB

Kriminologi.id - Bupati Jayawijaya nonaktif John Wempi Wetipo menilai rencana Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Jayawijaya Doren Wakerkwa terkait dengan denda adat dari pemerintah sebesar Rp 3 miliar kepada korban konflik antarkampung di Jayawijaya merupakan kebijakan tidak masuk akal.

Konflik antar kelompok warga dari Distrik Walesi dan Distrik Woma dipicu oleh beberapa pemuda yang mabuk dan mencuri sepeda motor milik warga yang hendak pulang ke Wouma. 

Kemudian pada Selasa, 5 Juni 2018 terjadi keributan dan perkelahian. Aksi saling serang kemudian terjadi pada Rabu, 6 Juni hingga Kamis 7 Juni 2018. Akibat pertikaian ini, 1 warga dilaporakan tewas, 2 aparat mengalami luka panas dan lemparan batu.

Konflik baru mereda setelah Doren Wakerkwa dan aparat turun. Untuk menyelesaikan konflik, Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah tingkat kabupaten/kota) Jayawijaya kemudian mempertemukan kedua belah pihak.

Dalam pertemuan disepakati Pemda Jayawijaya dituntut Rp 3 miliar dan kedua kampung yang bertikai membayar dengan babi sebanyak 30 ekor.

John Wempi Wetipo yang cuti karena mengikuti Pilkada engatakan bahwa besaran denda tersebut nantinya merupakan yang pertama kali terjadi sejak dia memimpin Kabupaten Jayawijaya. Ia tidak ingin bentrokan warga menjadi bisnis atau tempat orang berperang dahulu, baru pemerintah yang bayar.

Kalau Pjs. Bupati menjanjikan Rp 3 miliar, kata Jhon, dirinya mempersilakan yang bersangkutan mencari uang, baru membayar.

Hal itu, lanjut dia, pada saat berjanji, Doren Wakerkwa berbicara mewakili Gubernur Papua, Asisten 1 Provinsi Papua, sebagai Kepala Satpol PP Provinsi Papua, dan Pjs. Bupati Jayawijaya.

Karena masa jabatan Pjs Bupati akan berakhir pada tanggal 23 Juni 2018, Wempi mengharapkan janji itu tidak ditingalkan menjadi beban untuk bupati dan wakil bupati definitif.

"Kalau penjabat bupati tidak selesaikan janjinya membayar Rp 3 miliar, saya akan arahkan masyarakat untuk bertemu dengan Asisten 1 di Provinsi Papua. Dari pada masalah ini sampai terbawa ke Provinsi, sekarang bagaimana caranya menepati janji untuk membayar Rp 3 miliar," katanya seperti dilansir Antara, Selasa, 12 Juni 2018.

John Wempi mengatakan bahwa dirinya sudah menerima informasi dari kepala distrik di daerah konflik antarkampung bahwa mereka telah menyediakan 30 ekor babi untuk keluarga korban. Namun, belum diserahkan karena masih menunggu uang Rp 3 miliar dari Pemkab Jayawijaya.

"Satu kampung dibebani empat ekor babi (untuk ditambah menjadi 30 ekor) dan masyarakat menyanggupi itu. Namun, sekarang mereka masih tunggu dana Rp 3 miliar, jangan sampai massa menunggu terlalu lama dan ini menimbulkan konflik baru. Kalau Pjs. Bupati sudah mengatakan membayar Rp 3 miliar, silakan cari uang untuk membayar," katanya.

Berdasarkan pengalaman, menurut John Wempi, denda adat paling tinggi yang pernah dibayarkan pemerintah Jayawijaya adalah Rp 600 juta, yaitu untuk penyelesaian kasus batalion sebesar Rp 200 juta, dan kasus Polres Jayawijaya sebesar Rp 400 juta.

"Proses membayar ini bukan budaya orang Baliem dan sebagai anak Baliem saya sangat malu dengan adanya kebijakan ini. Saya tidak mau ini (denda) menjadi kebiasaan masyarakat. Nanti perang tetapi minta bayar kepala kepada pemerintah," ujar John.

John juga mengatakan bahwa pada pembahasan APBD Jayawijaya 2018 telah di-"posting" anggaran untuk stabilitas keamanan. Akan tetapi, uang itu sudah habis dalam waktu singkat tanpa tujuan yang tidak jelas.

"Jangan datang di sini latihannya lain tetapi permainannya lain. Ini tidak boleh. Saya minta Pjs. Bupati selesaikan masalah ini. Jangan setelah saya kembali (menjabat), masalah ini ditujukan buat saya," katanya. RZ

Penulis: Marselinus Gual
Redaktur: Reza Yunanto
Sumber: Antara
KOMENTAR
500/500