Ilustrasi kontrator gugat pemerintah kabupaten Kudus, Foto: Pixabay

Pemkab Kudus Putuskan Proyek Sepihak, Kontraktor Gugat Rp 1,03 Miliar

Estimasi Baca:
Rabu, 5 Sep 2018 05:00:26 WIB

Kriminologi.id - Perusahaan kontraktor PT Javadino Putra Perdana Agung Purno Sarjono menggugat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus, Jawa Tengah senilai Rp 1,03 miliar. Gugatan itu dilakukan lantaran Pemkab Kudus memutuskan sepihak proyek pembangunan kantor kecamatan Jekulo senilai Rp 4,9 miliar.

Direktur PT Javadino Putra Perdana Agung Purno Sarjono selaku penggugat mengatakan, telah melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Kudus pada 16 Agustus 2018. Sebelum persidangan, kedua belah pihak melakukan mediasi sebanyak dua kali.

Gugatan tersebut, kata Agung, terkait dengan pemutusan sepihak dan ada indikasi kurang transparan sekaligus ada perbuatan melawan hukum. Pasalnya pemutusan tersebut dilakukan tanpa adanya konfirmasi meskipun perusahaannya dimintai klarifikasi dua kali dan persyaratan dinyatakan lengkap.

"Selain memberikan penawaran terendah, seluruh dokumen dan syarat juga lengkap. Dengan demikian, janggal jika lelang kemudian dibatalkan," ujar Agung.

Dalam lelang yang dilakukan secara elektronik tersebut, PT Javadino Putra Perdana mengunggah dokumen penawaran pada tanggal 22 Mei 2018 dengan pagu proyek Rp 4,9 miliar. Perusahaannya, lalu mengajukan penawaran Rp 3,9 miliar dan menempati peringkat pertama.

Perusahaan ini juga diundang oleh ULP (Unit Layanan Pengadaan) untuk diklarifikasi atas keabsahan dokumen beserta syarat-syarat pendukung lainnya, termasuk melakukan penandatanganan dokumen Syarat Layak Operasi (SLO).

Namun, pada tanggal 8 Juni 2018, surat elektronik LPSE terbit dan menyatakan bahwa lelang proyek dibatalkan karena penyedia jasa tidak ada yang memenuhi syarat lulus evaluasi teknis.

Agung menegaskan, bahwa gugatan tersebut bukan terkait dengan nilai gugatan, melainkan bentuk perlakuan dari penyelenggara negara secara adil, transparan, dan akuntabel. Pembatalan sepihak tersebut, kata Agung, dianggap sebagai perbuatan melanggar hukum. 

Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara di PN Kudus, gugatan dari PT Javadino Putra Perdana didaftarkan pada tanggal 16 Agustus 2018 dengan nomor perkara 38/Pdt.G/2018/PN Kds.

Di dalam petitumnya untuk dua poin, menyatakan pembatalan lelang pada paket pekerjaan pembangunan gedung kantor pada Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Kudus Kelompok Kerja Pengadaan Jasa Konsultasi empat dokumen pengadaan nomor: 027/06.LU/PPJK. 4/ULP/2018 tanggal 16 Mei 2018 adalah tidak sah dan tidak mempunyai hukum yang mengikat.

Poin berikutnya menyatakan bahwa PT Javadino Putra Perdana adalah sebagai pemenang lelang dalam paket pekerjaan pembangunan gedung kantor pada Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Kudus Kelompok Kerja Pengadaan Jasa Konsultasi empat dokumen pengadaan nomor: 027/06.LU/PPJK. 4/ULP/2018 tanggal 16 Mei 2018.

Kerugian materiil yang diajukan sebesar Rp 635,5 juta, sedangkan immateriil sebesar Rp 400 juta. Dengan demikian, kata Agung, totalnya Rp 1,03 miliar.

Terkait dengan gugatan dari P TJavadino Putra Perdana, Kabag Hukum Setda Kabupaten Kudus Suhastuti melalui Kasubag Bantuan Hukum dan HAM Adi Susatyo mengatakan bahwa penentuan pemenang lelang tidak hanya didasarkan pada besaran penawaran harga. Akan tetapi ada persyaratan rekanan subkontrak juga harus dilengkapi dengan SLO.

"Gugur pada persyaratannya. Akibatnya, lelang dibatalkan dan anggarannya dikembalikan ke kas daerah," ujar Adi Susatyo.

Berdasarkan materi gugatannya, kata Adi, Pemkab Kudus tidak perlu melakukan langkah mediasi yang sebagaimana difasilitasi majelis hakim.

Penulis: Yenny Hardiyanti
Redaktur: Reza Yunanto
Sumber: Antara
KOMENTAR
500/500