Dok. Kebakaran hutan dan lahan. Foto: RRI

Penegakan Hukum Berlapis Dinilai Ampuh Cegah Kasus Karhutla

Estimasi Baca:
Jumat, 7 Sep 2018 23:05:38 WIB

Kriminologi.id - Dirjen Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Dirjen Gakkum KLHK) Rasio Ridho Sani mengatakan berbagai inisiatif penegakan hukum kejahatan kehutanan, termasuk kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terus dikembangkan untuk meningkatkan efek jera.

"Setelah penerapan berbagai langkah hukum penyegelan, sanksi administrasi termasuk pembekuan dan pencabutan izin, gugatan perdata ganti rugi, pidana korporasi, KLHK mendorong penerapan hukum multidoor. Peningkatan efek jera kasus kebakaran hutan dilakukan menggunakan berbagai undang-undang, termasuk undang-undang pencucian uang," kata Rasio Ridho Sani dalam siaran tertulisnya, Jumat, 7 September 2018.

Ia mengatakan, penurunan kebakaran hutan yang terjadi setelah 2015 dikarenakan berbagai kebijakan dan langkah tegas yang dilakukan Pemerintah Indonesia. 

Ia melanjutkan, upaya pencegahan melalui patroli-patroli daerah rawan kebakaran, pemadaman kebakaran oleh Satgas Karhutla, dan penegakan hukum berlapis secara tegas dilakukan Pemerintah Indonesia.

Upaya pencegahan itu melalui sanksi administratif, gugatan perdata, dan pidana, termasuk menyegel lokasi yang terbakar. Sehingga, kata Rasio, kebakaran hutan saat ini menurun signifikan dibandingkan kebakaran hutan tahun 2015.

Dalam konferensi "Interpol: Global Forestry Crime Conference" di Lyon, Prancis, 4-6 September 2018, kata Rasio, ada beberapa inisiatif penting dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia yaitu program sertifikasi hakim lingkungan, pengembangan sistem intelijen berbasis teknologi informasi, jaringan data, satelit dan drone, serta ahli.

Kejahatan kehutanan lintas generasi, Rasio melanjutkan, tidak hanya generasi sekarang yang mengalaminya, tapi generasi yang akan datang akan menderita. Menurut dia, ini persoalan keadilan antargenerasi.

Konferensi Interpol "Global Forest Crime" di Lyon, Prancis membahas kejahatan kehutanan terkait pencucian uang dan korupsi, illegal logging, kebakaran kehutanan, serta teknologi untuk mendukung surveillance, intelijen, dan penyidikan.

Para peserta pada konferensi tersebut, menurut dia, memberikan perhatian serius pada kejahatan illegal logging, perambahan, dan kebakaran hutan.

Konferensi juga membahas kejahatan kehutanan yang terus berkembang dari sisi keterlibatan jaringan aktor antarnegara di tingkat global, modus operandi, aliran uang hasil kejahatan maupun dampak yang ditimbulkan.

Selain Dirjen Gakkum KLHK, dari Indonesia hadir pula perwakilan dari Kepolisian dan PPTAK. Delegasi pada konferensi ini dipimpin Direktur Tipiter Bareskim Polri Brigjen Pol. Muhammad Fadhil Imran.

Penulis: Yenny Hardiyanti
Redaktur: Djibril Muhammad
Sumber: Antara
KOMENTAR
500/500