Kapal pesiar Equanimity

Polisi Kalah Praperadilan, Kapal Pesiar Mewah Buruan FBI Batal Disita

Estimasi Baca:
Selasa, 17 Apr 2018 22:46:35 WIB
Polri kalah dalam sidang praperadilan oleh pihak pemilik kapal pesiar mewah Equanimity. Akibatnya, kapal buruan FBI selama 4 tahun itu batal disita.

Kriminologi.id - Kapal pesiar mewah Equanimity batal disita Polri meski telah mendapat perintah langsung dari FBI. Batalnya penyitaan kapal pesiar seharga Rp 3,5 triliun itu lantaran Polri kalah di sidang praperadilan yang diselenggarakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

“Kami mengapresiasi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memutuskan mengabulkan praperadilan Equanimity,” kata Andi Simangunsong, kuasa hukum pihak Equanimity di Jakarta, Selasa, 17 April 2018.

Andi mengatakan, dengan batalnya penyitaan maka kapal tersebut akan dikembalikan kepada kliennya, yakni sebuah perusahaan yang berada di Cayman Island. Ia berharap putusan tersebut menunjukkan bahwa permintaan bantuan hukum dari negara lain dibolehkan selama sejalan dengan peraturan yang berlaku.

"Aparat negara lain maupun pemerintah negara lain boleh meminta bantuan pemerintah Indonesia untuk melakukan suatu tindakan dalam masalah pidana. Tetapi, ada koridor yang harus dilalui yaitu UU Nomor 1 Tahun 2006, semua permintaan harus melalui mutual legal assistance dalam masalah pidana," katanya.

Menurut peraturan tersebut, kata Andi, permintaan bantuan dari negara lain harus diajukan terlebih dahulu ke Kemenkumham. Baru selanjutnya, pihak kepolisian yang melakukan eksekusi penyitaan terhadap kapal tersebut. 

"Jadi, kalau ada aparat penegak hukum atau aparat pemerintah lain yang meminta bantuan Indonesia ke dalam masalah pidana harus mengalamatkannya ke Kemenkumham," katanya.

Dalam sidang praperadilan pihak Equanimity terhadap Polri, hakim tunggal Ratmoho memutuskan kapal pesiar Equanimity yang disita oleh Bareskrim Polri harus dikembalikan kepada pihak pemohon.

"Dengan ini, mengabulkan permohonan praperadilan oleh pemohon dengan membatalkan surat penyitaan Polri tanggal 26 Febuari 2018, dan menghukum termohon untuk mengembalikan kapal pesiar tersebut kepada pemohon," kata Hakim Ratmoho. 

Menurut Hakim Ratmoho, Polri telah bertindak melebihi kewenangan karena surat dari atase FBI menyatakan bahwa Polri hanya diminta bantuannya dalam operasi gabungan.

"Berdasarkan bukti surat kepada kepala investigasi tindakan kriminal Polri dari Joseph selaku atase hukum FBI dari kedutaan AS, dikatakan Polri untuk melakukan operasi gabungan menyita kapal dibutuhkan tim FBI. Maka seharusnya polri hanya melakukan itu saja," ujar hakim.

Dengan demikian, hakim menyatakan bahwa penyitaan yang dilakukan oleh Polri adalah tidak sah.

Sebelumnya, Kapal Equanimity yang menjadi buruan FBI selama 4 tahun itu disita penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri di Tanjung Benoa, Bali, pada Rabu, 28 Februari 2018. Kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri saat itu, Brigjen Agung Setya, kapal tersebut merupakan barang bukti kejahatan pencucian uang di Amerika Serikat.

Pihak kepolisian menyita kapal tersebut setelah menerima surat dari FBI pada 21 Februari 2018. Isinya, permintaan bantuan untuk mencari keberadaan kapal tersebut. Superyacht tersebut diketahui masuk ke wilayah perairan Indonesia pada November 2017 sehingga FBI berkoordinasi Polri untuk melakukan penyitaan.

"Jadi, FBI AS melakukan joint investigation dengan Bareskrim. Kami membantu," kata Agung.

Agung menjelaskan, kasus pencucian uang yang melibatkan kapal tersebut sudah diputus di pengadilan Amerika Serikat. Superyacht itu dinyatakan sebagai hasil kejahatan pencucian uang yang melibatkan orang-orang dari sejumlah negara seperti Amerika Serikat, Swiss, Malaysia, dan Singapura.

Penulis: Tito Dirhantoro
Redaktur: Nuruddin Lazuardi
Sumber: Antara
KOMENTAR
500/500