Kriminologi

Pollycarpus Bebas, Presiden Jokowi Diminta Umumkan Dokumen TPF

Estimasi Baca:
Rabu, 29 Ags 2018 14:15:31 WIB

Kriminologi.id - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau disingkat KontraS meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan laporan Tim  Pencari Fakta (TPF) kasus pembunuhan aktivis HAM Munir. Dari temuan tim TPF itu, negara dapat merumuskan langkah selanjutnya untuk mengungkap kasus Munir tersebut.

"Minggu lalu kita baru saja menyerahkan surat ke Presiden untuk meminta Presiden mengumumkan dokumen hasil penyelidikan TPF Munir. Dokumen ini pernah dinyatakan hilang," kata Ketua Bidang Advokasi KontraS Putri Kanesia kepada Kriminologi.id, Rabu, 29 Agustus 2018.

Putri menjelaskan, meski dokumen berisi laporan tim TPF Munir pernah dinyatakan hilang di era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, namun, salinan resmi dokumen tersebut sudah diserahkan ke Presiden Jokowi, melalui mantan Mensesneg Sudi Silalahi.

"Meski sudah diserahkan ke Istana, tetap tidak diumumkan," kata Putri.

Selain itu, kata Putri melanjutkan, Presiden Jokowi juga pernah berbicara dengan ahli hukum di Istana, pada 22 September 2016, dan ia menyatakan bahwa tugas yang harus diselesaikan di masa pemerintahaannya adlaah mengungkap kasus pelanggaran HAM berat, termasuk kasus Munir.

"Jokowi pernah menyatakan bahwa, PR kita kasus pelanggaran HAM berat masa lalu termasuk kasusnya Mas Munir. Jadi, ada statement tersendiri dan dia menyebut nama Mas Munir. Jangan sampai kemudian statement dari Jokowi ini dianggap jadi cuma angin lalu, seharusnya ditindaklanjuti menajdi apa yang harus dilakukan oleh negara," kata Putri menegaskan.

Pengumuman laporan yang dikumpulkan oleh tim pencari fakta itu, kata Putri, bukanlah merupakan permintaan dari pihaknya. Namun, sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Ia menjelaskan, saat TPF itu dibentuk tahun 2004, berdasarkan Kepres No. 111 tahun 2004 dinyatakan bahawa pemerintah mengumumkan dokumen TPF Munir kepada publik.

"Di poin ke 9 ada pasal yang menjelaskan bahwa pemerintah mengumumkan dokumen TPF Munir ke publik. Artinya, setelah selesai semua proses penyelidikan, maka presiden harus mengumumkan ke publik hasilnya apa. Jadi, itu sesuatu yang harus terbuka untuk umum dan harus diketahui oleh umum. Tapi kan faktanya enggak pernah diumumkan," kata Putri melanjutkan.

Meski ada beberapa pelaku yakni Muhdi PR dan Pollycarpus Budihari Priyanto yang diproses hukum, namun masih ada pelaku lain yang belum terungkap dan belum dibawa ke pengadilan. Semua nama-nama itu, kata Putri, ada di dalam laporan tersebut.

"Betul di laporan tersebut ada nama dan beberapa sudah ditindaklanjuti, tapi apakah dalam laporan tersebut hanya menyebutkan Pollycarpus dan Muhdi PR, itu kita enggak pernah tahu karena kita enggak pernah baca laporannya. Satu-satunya cara untuk mengetahui siapa saja yang terlibat adalah Presiden harus mengumumkan dan itu memang tertuang di dalam keputusan presiden. Saya pikir, kuncinya ada di situ," kata Putri tegas.

Dengan hampir berakhirnya masa kepemimpinan Jokowi, kata Putri, Jokowi masih ada waktu dalam waktu setahun untuk mengungkap kasus ini. Caranya, menindaklanjuti nama-nama yang tertuang laporan dari TPF tersebut yang belum pernah diproses. 

"Terlepas ada tuduhan "saya tidak terlibat" itu kan proses hukum yang akan menentukan sejauh mana keterlibatan dari orang-orang tersebut. Tetapi, upaya untuk membawa dulu ini ke proses hukum, inilah yang harus dilakukan," ujar Putri.

Jadi, menurutnya, meski keberadaan dokumen tersebut masih menjadi tanda tanya, tetap tidak menghentikan tanggung jawab negara untuk mencari pihak-pihak yang terlibat dalam kasus pembunuhan Munir.

Reporter: Yenny Hardiyanti
Penulis: Yenny Hardiyanti
Redaktur: Reza Yunanto
KOMENTAR
500/500