Ilustrasi: Suap pungutan liar Foto: Pixabay.com

5 Modus Suap Tak Biasa, Titip Kartu ATM Disorot KPK

Estimasi Baca:
Minggu, 18 Feb 2018 09:05:38 WIB

Kriminologi.id - Modus kejahatan suap terus berkembang. Dalam beberapa kasus, para tersangka tidak lagi bertindak secara klasik atau konvensional dengan memberikan uang tunai suap secara langsung.

Salah satu modus suap yang saat ini sedang disorot oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah membekali kartu ATM kepada pihak penerima suap.

Minggu, 11 Februari 2018, KPK menetapkan Bupati Ngada, Marianus Sae sebagai tersangka penerima suap proyek-proyek di Pemerintahan Kabupaten Ngada. KPK juga menetapkan Direktur PT Sinar 99 Permai sekaligus pengusaha kontraktor bernama Wilhelmus Iwan Ulumbu sebagai pihak pemberi suap.

Dalam kasus itu, selain memberikan uang secara tunai, Wilhelmus juga membekali Marianus dengan kartu ATM. Total suap yang diterima Marianus baik secara tunai maupun dari kartu ATM sebesar Rp 4,1 miliar.

Baca: Bupati Ngada Marianus Sae Terjaring OTT KPK

Modus suap dengan menggunakan kartu ATM sebelumnya juga pernah terungkap pada kasus suap mantan Dirjen Perhubungan Laut, Antonius Tonny Budiono. Dalam kasus itu, Komisaris PT Adhiguna Keruktama, Adi Putra Kurniawan, menyuap Antonius Tonny Budiono sebesar Rp 2,3 miliar untuk urusan pelaksanaan pengerukan pelabuhan dan Surat Izin Kerja Keruk (SIKK), dengan modus memberikan kartu ATM dengan atas nama Joko Prabowo.

Dengan menggunakan modus pemberian kartu ATM kepada penerima suap, penerima tinggal mengambil uang dari kartu ATM itu sehingga tidak perlu repot-repot membawa uang tunai dalam jumlah banyak, yang berpotensi menimbulkan kecurigaan.

Berdasarkan penelusuran Kriminologi, selain modus titip kartu ATM, ada empat modus pemberian suap tak biasa yang terungkap. Modus-modus yang digunakan antara lain:

Baca: Modus Pemberian ATM Jadi Model Praktek Korupsi Lebih Nyaman

1. Polis Asuransi

Pada 29 Oktober 2013, Badan Reserse Kriminal Mabes Polri berhasil mengungkap modus pemberian suap melalui polis asuransi. Modus pemberian suap melalui polis asuransi ini melibatkan Kasubdit Penindakan dan Penyidikan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, yakni Heru Sulastiyono, dan Komisaris PT Tanjung Utama Jati, Yusron Arif.

Dalam kasus ini, Yusron berusaha mengaburkan uang gratifikasi melalui polis asuransi yang bisa diklaim kapan saja oleh Heru. Polis asuransi tersebut berjumlah 11 dengan atas nama 11 perusahaan yang dimiliki Yusron dan diduga satu polis asuransi bernilai Rp 400 juga hingga Rp 500 juta.

2. Pemberian Tanah dan Apartemen

Modus suap dengan pemberian sejumlah aset berupa tanah dan apartemen ini terungkap pada kasus suap raperda Reklamasi Teluk Jakarta. Pada lanjutan sidang suap reklamasi Rabu, 24 Agustus 2016, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK, Ronald F. Worotikan, menungkap modus yang digunakan oleh Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Mohamad Sanusi dalam kasus suap yang melibatkannya itu.

Modus yang digunakan oleh politisi Partai Gerindra itu tidak menerima uang secara langsung, namun meminta rekanannya untuk memberikan sejumlah aset berupa tanah hingga apartemen. Dalam kasus ini, KPK mengidentifikasi sekitar delapan aset milik sanusi. Aset-aset itu diatasnamakan istri, mertua, dan namanya sendiri.

3. Pemberian Mobil Rolls-Royce

Modus suap dengan memberikan mobil ini terjadi pada kasus suap Garuda Indonesia. Kasus suap itu berkaitan dengan pengadaan pesawat serta mesin pesawat dari Airbus S.A.S dan Rolls-Royce PLC pada maskapai Garuda Indoneisa. Suap pun diduga dilakukan lintas negara sehingga KPK bekerja sama dengan dua badan antirasuah negara lain, yakni Serious Fraud Office (SFO), Inggris, dan Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB), Singapura. 

Berdasarkan rincian SFO, di Indonesia, para staf senior Rolls-Royce setuju memberikan 2,2 juta dollar AS dan sebuah mobil Rolls-Royce Silver Spirit kepada seorang perantara. Ada dugaan kuat bahwa pemberian ini adalah imbalan bagi sang perentara yang “menunjukkan kecenderungan menguntungkan” untuk Rolls-Royce sehubungan kontrak untuk mesin Trent 700 yang digunakan dalam pesawat terbang.

Pada kasus ini, melibatkan Direktur Utama PT Garuda Indonesia 2005-2014, Emirsyah Satar, sebagai tersangka. Emirsyah diduga menerima suap berupa uang sebesar 1,2 juta eruro dan 180 ribu dollar AS atau sekitar Rp 20 miliar. Selain itu, Emirsyah juga diduga menerima barang senilai Rp 26 miliar. Suap itu diberikan agar Emirsyah membeli mesin pesawat Rolls-Royce dalam pengadaan pesawat Airbus.

Baca: Kronologi Wali Kota Cilegon Tersangka Korupsi

4. Dana CSR Klub Sepakbola

Wali Kota Cilegon, Tubagus Iman Ariyadi, ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 22 September 2017. Tubagus Iman Ariyadi diduga menerima suap Rp 1,5 miliar terkait pemulusan izin pembangunan Transmart di Kota Cilegon.

Dalam kasus ini, Tubagus Iman Ariyadi menggunakan klub sepakbola sebagai lembaga untuk menerima suap, yakni CIlegon United Football Club. Modus yang digunakan adalah menggunakan saluran dana CSR (corporate social responsibility) pada Cilegon United Football Club. Padahal, dalam praktiknya, hanya sebagian uang yang betul-betul digunakan untuk keperluan klub sepakbola tersebut. 

Selain Tubagus Iman Ariyadi, KPK juga menetapkan Kepala Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Cilegon Ahmad Dita Prawira dan seorang pihak swasta bernama Hendri sebagai tersangka penerima suap. Sementara, dari pihak pemberi, KPK menetapkan Project Manager PT Brantas Abipraya Bayu Dwinato Utomo, DIrektur Utama PT KIEC Tubagus Dony Sugihmukti, dan Legal Manager PT KIEC Eka Wandoro sebagai tersangka. RZ

	Infografik Aneka Modus Suap Kekinian Korupror. Infografik: Dwiangga Perwira/Kriminologi.id

Penulis: Aditia Tjandra
Redaktur: Reza Yunanto
KOMENTAR
500/500