Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan, Foto: RRI

KPK Ungkap Modus Suap Hakim PN Bengkulu

Estimasi Baca:
Jumat, 8 Sep 2017 15:06:01 WIB

Kriminologi.id - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan mengungkapkan cara mendekati hakim Pengadilan Tipikor Bengkulu, Dewi Suryana agar vonis bisa menjadi lebih ringan dari tuntutan jaksa.

"Selama proses persidangan, keluarga mencoba mendekati hakim lewat panitera agar dijatuhkan hukuman ringan," kata Basaria di gedung KPK, Jakarta, Jumat, 8 September 2017.

Basaria menuturkan, Syuhadatul, kerabat Wilson, mantan Pejabat Teknis Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Bengkulu tahun 2003, kerap mendekati hakim Tipikor Pengadilan Bengkulu, Dewi Suryana selama proses persidangan.

"Proses pendekatan melalui panitera pengadilan, Hendra Kurniawan," jelas pensiunan perwira tinggi Polri berpangkat Inspektur Jenderal ini.

Selain itu, Syuhadatul menemui Hendra untuk menyuap Dewi Suryana demi meringankan vonis Wilson. Vonis pun berubah menjadi satu tahun tiga bulan penjara dan denda Rp 50 juta subsidair satu bulan kurungan penjara.

Semula, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Bengkulu menuntut Wilson hukuman satu tahun enam bulan penjara dan denda Rp 50 juta subsidair satu bulan kurungan.

Baca: Kasus Suap Hakim, MA Nonaktifkan Ketua PN Bengkulu

Basaria menjelaskan angka yang disepakati dalam suap tersebut sebesar Rp 125 juta. Saat OTT, KPK menyita  Rp 40 juta di rumah Syuhadatul. Uang tersebut dibungkus kertas koran dan dimasukan ke dalam plastik hitam. Sementara, Rp 75 juta diambil di rumah DHN, seorang pensiunan panitera pengganti.

"Sedangkan untuk Rp 10 juta sisanya masih kami telusuri lagi," ujarnya.

Dari enam orang yang terjaring OTT, KPK sudah menetapkan ketiganya sebagai tersangka dalam kasus ini. Dewi dan Hendra dijerat pasal 12 huruf c atau pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1.

Sedangkan. Syuhadatul selaku pemberi suap dijerat pasal 6 ayat 1 huruf a atau pasal 6 ayat 1 huruf b atau asal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Baca: Selain di Bengkulu, KPK Juga OTT di Bogor

Terkait  kasus ini Mahkamah Agung (MA) telah memberhentikan sementara Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Kaswanto. Surat Keterangan (SK) pemberhentian ini sudah ditandatangani.

Ketua Muda Pengawasan MA Sunarto menjelaskan, pemberhantian Kaswanto dilakukan karena ia merupakan atasan Dewi dan Hendra. Ia menyatakan atasan juga harus ikut bertanggung jawab atas kasus yang melibatkan anak buahnya itu.

"Keduanya sementara dipekerjakan di Pengadilan Tinggi Bengkulu. Ini SK-nya sudah ada," kata Sunarto. MG | NL

Reporter: Walda Marison
Penulis: Marselinus Gual
KOMENTAR
500/500