Ilustrasi Anjungan Tunai Mandiri, Foto: Pixabay

Modus Pemberian ATM Jadi Model Praktek Korupsi Lebih Nyaman

Estimasi Baca:
Senin, 12 Feb 2018 19:50:36 WIB

Kriminologi.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan penggunaan kartu anjungan tunai mandiri atau ATM merupakan modus yang harus diwaspadai dalam praktek suap. Hal itu berkaca dari dua kasus yang sudah ditangani lembaga antirasuah selama ini yakni kasus suap Bupati Ngada Marianus Sae dan kasus suap mantan Dirjen Perhubungal Laut Antonius Tonny Budiono.

"ATM ini memang sekarang menjadi model baru karena mereka bisa lebih nyaman tidak perlu bawa-bawa uang Rp 1 miliar mungkin harus bawa dua koper dan mudah dideteksi oleh penegak hukum," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di gedung KPK, Jakarta, Senin, 12 Februari 2018.

Menurut dia, modus yang digunakan yaitu dengan memberikan kartu ATM kepada penerima suap di mana penerima tinggal mengambil uang dari kartu ATM itu.

Baca: Bupati Ngada Marianus Dibekali Kartu ATM Atas Nama Penyuap Sejak 2015

"ATM diberikan, tinggal mengambil yang bersangkutan. Jadi, memang setiap modus operandi yang dilakukan oleh para pelaku tindak pidana korupsi pasti akan berkembang. Ini diharapkan memang otomatis juga para penegak hukum akan dipaksa harus mengikuti modus operandi yang dilakukan oleh para pelaku," tuturnya.

Dalam kasus Bupati Ngada, tersangka pemberi suap Wilhelmus membukakan rekening atas namanya sejak 2011 dan memberikan ATM bank tersebut kepada Marianus pada 2015. Total uang yang ditransfer maupun diserahkan secara tunai oleh Wilhelmus kepada Marianus sekitar Rp 4,1 miliar.

Pemberian dilakukan pada November 2017 Rp 1,5 miliar secara tunai di Jakarta, Desember 2017 terdapat transfer Rp 2 miliar dalam rekening Wilhelmus, 16 Januari 2018 diberikan tunai di rumah Bupati Rp 400 juta, 6 Februari 2018 diberikan tunai di rumah Bupati Rp 200 juta.

Baca: Bupati Ngada Marianus Dibekali Kartu ATM Atas Nama Penyuap Sejak 2015

Penggunaan kartu ATM sebagai modus pemberian korupsi juga pernah dilakukan dalam kasus mantan Dirjen Perhubungan Laut Antonius Tonny Budiono.

Komisaris PT Adhiguna Keruktama Adi Putra Kurniawan yang merupakan pihak pemberi menuturkan proses pembuatan dan penggunaan kartu ATM yang diatasnamakan Joko Prabowo, yang merupakan gabungan nama Joko Widodo dan Prabowo Subianto.

"Kalau nama Joko Prabowo diambil pada saat pemilihan pemilu. Dulu ada calonnya Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Jadi nama saya buat Joko Prabowo," kata Adi Putra saat diperiksa sebagai terdakwa dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta beberapa waktu lalu.

Baca: Jokowi dan Prabowo Untuk "Rekan Wanita" di Suap Proyek Ditjen Hubla

Adi Putra Kurniawan didakwa menyuap Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Antonius Tonny Budiono sebesar Rp 2,3 miliar untuk urusan pelaksanaan pekerjaan pengerukan pelabuhan dan Surat Izin Kerja Keruk (SIKK).

Dalam dakwaannya, jaksa menyebut Adi Putra Kurniawan membuka beberapa rekening di Bank Mandiri menggunakan KTP palsu dengan nama Yongkie Goldwing dan Joko Prabowo.

Selama 2015-2016 dia membuat 21 rekening di bank Mandiri cabang Pekalongan dengan nama Joko Prabowo supaya bisa memberikan kartu-kartu ATM tersebut kepada orang lain yang meliputi anggota lembaga swadaya masyarakat (LSM), wartawan, preman di proyek lapangan, teman perempuan dan beberapa pejabat di Kementerian Perhubungan. SM

Penulis: Marselinus Gual
Redaktur: Syahrul Munir
Sumber: Antara
KOMENTAR
500/500