4 Karyawan PT Freeport Diputus Bebas, Dituduh Penggerak Demo Anarkis

Estimasi Baca :

Kawasan PT Freeport Indonesia. Foto: pfi.co.id - Kriminologi.id
Kawasan PT Freeport Indonesia. Foto: pfi.co.id

Kriminologi.id - Pengadilan Negeri Timika membebaskan 4 pekerja PT Freeport dan subkontraktornya yang dituding sebagai penggerak aksi unjuk rasa anarkis di perusahaan tambang emas raksasa itu pada 19 Agustus 2017. Keempatnya terbebas dari tuduhan melakukan penghasutan, pengrusakan dan pembakaran aset PT Freeport.

Putusan bebas keempat orang itu disampaikan oleh praktisi hukum dan hak asasi manusia Lokataru yaitu Haris Azhar, Nurkholis Hidayat, dan Raden Yayan. Menurut mereka, putusan bebas itu telah diputuskan oleh majelis hakim pada Kamis 28 Juni 2018.

Haris Azhar sebebagaimana dilansir Antara, Sabtu, 30 Juni 2018 mengatakan, majelis hakim yang terdiri atas Syaiful Anam, Fransiscus Y Babthista dan Steven Christian Walukow dalam putusannya pada memutuskan untuk membebaskan terdakwa Arnon Merino, Deni Purba, Stefen Yawan dan John Yawang dari segala tuduhan.

Namun putusan bebas keempat orang itu tidak diikuti dengan empat rekan mereka yang didakwa dalam kasus serupa. Empat karyawan PT Freeport atas nama Patriot Wona, Labai, George Agustinus Suebu dan Lukman divonis bersalah dengan hukuman penjara selama tujuh bulan namun langsung bebas karena telah menjalani penahanan selama masa penyidikan hingga persidangan perkara.

"Putusan bebas bagi empat pekerja ini menunjukan bahwa hakim pada Pengadilan Negeri Timika masih bisa diharapkan untuk para pencari keadilan di tengah kekhawatiran para pekerja Freeport akan tidak independennya posisi para hakim ketika berhadapan dengan pengaruh PT Freeport. Tapi kami juga menyesalkan adanya putusan bersalah terhadap rekan-rekan mereka yang lain," ujar Raden Yayan.

Ia mengatakan, meskipun putusan terhadap terdakwa Patriot Wona dan tiga rekannya tidak terlalu menggembirakan, namun hal itu dipandang memberi angin segar bagi ribuan pekerja mogok kerja (moker) PT Freeport setelah mengalami penderitaan panjang akibat tindakan semena-mena pihak perusahaan.

"Hak-hak pekerja untuk melakukan mogok tidak diakui, begitu juga hak-hak normatif lainnya yang seharusnya diterima oleh pekerja dirampas secara sepihak oleh perusahaan," katanya.

Sebelumnya, pada 19 Agustus 2017, terjadi unjuk rasa yang berakhir anarkis yang dilakukan oleh ribuan karyawan PT Freeport dan perusahaan subkontraktornya bertempat di Check Point 28 samping Bandara Mozes Kilangin Timika. Ribuan karyawan yang mogok kerja itu menuntut keadilan akibat tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak oleh perusahaan tempat mereka bekerja.

Setelah merebut paksa Check Point 28, ribuan pekerja moker Freeport saat itu membakar sejumlah truk trailer pengangkut logistik, alat berat, kendaraan roda empat, roda dua dan fasilitas Terminal Bus Gorong-gorong hingga perusakan fasilitas Kantor PT Petrosea di Jalan Cenderawasih Timika.

Sebelum unjuk rasa tersebut, pada 1 Mei 2017 bertepatan dengan Hari Buruh sedunia, para karyawan tersebut juga menggelar aksi unjuk rasa lantaran perusahaan tempat mereka bekerja menerapkan sanksi furloug (dirumahkan hingga batas waktu tidak tentu) kepada ratusan karyawan.

Keputusan manajemen PT Freeport mem-furloug-kan ratusan pekerjanya ditempuh setelah Pemerintah Indonesia tidak memberikan izin perpanjangan ekspor konsentrat pada pertengahan Januari 2017.

Namun pada pertengahan April 2017, Pemerintah Indonesia kembali memberikan izin ekspor konsentrat kepada PT Freeport setelah perusahaan itu berkomitmen untuk segera merampungkan pembangunan industri pemurnian tembaga, emas dan perak (smelter) di dalam negeri.

Baca Selengkapnya

Home Investigasi Vonis 4 Karyawan PT Freeport Diputus Bebas, Dituduh Penggerak Demo Anarkis

KOMENTAR

Tulis Komentar Kamu

Silahkan masuk terlebih dahulu
Silahkan tulis komentar kamu