Illustrasi korupsi, Kriminologi.Id/S. Dwiangga Perwira

5 Koruptor yang Hukumannya Diperberat, Irman-Sugiharto 2 Kali Lipat

Estimasi Baca:
Senin, 23 Apr 2018 06:00:02 WIB
Banding dan kasasi merupakan upaya hukum lanjutan bagi para terpidana. Alih-alih ingin mendapat keadilan dengan hukuman yang diperingat, yang ada justru hukuman diperberat bahkan mencapai dua kali lipat.

Kriminologi.id - Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah memutuskan perkara pidana Andi Narogong terkait kasus korupsi e-KTP. Sebelumnya, Andi Narogong telah divonis delapan tahun penjara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, namun Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi.

Hasil banding yang dilakukan JPU ke Pengadilan Tinggi menyebabkan hukuman yang harus dijalani Andi Narogong bertambah dari delapan tahun menjadi sebelas tahun. Sedangkan untuk hukuman denda tidak mengalami perubahan, tetap Rp 1 miliar subsider enam bulan penjara.

	Infografik 5 Koruptor Dengan Hukuman yang Diperberat. Infografik: Amin H. Al Bakki/Kriminologi.id

Selain Andi Narogong, Kriminologi.id menemukan lima terdakwa korupsi lainnya yang hukuman diperberat setelah mengajukan banding.

Ridwan Mukti

Gubernur Bengkulu non-aktif Ridwan Mukti juga mendapatkan hukuman yang lebih berat setelah melakukan banding atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bengkulu. Ridwan Mukti dan istrinya Lilly tertangkap tangan dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) pada 26 Juni 2017 di kediamannya.

Pada operasi tersebut ditemukan uang sebesar Rp 1 miliar yang diletakkan dalam sebuah kardus. Uang tersebut diduga  uang suap. Pengadilan Tipikor Bengkulu telah memutus Ridwan Mukti dan istrinya hukuman penjara selama delapan tahun, denda Rp 400 juta dan dilarang menjadi sebagai pejabat publik selama dua tahun.

Tidak terima dengan hasil putusan tersebut, pihak Ridwan dan Lily mengajukan banding melalui pengacaranya ke Pengadilan Tinggi Bengkulu. Rupanya setelah diajukan banding, pasangan ini justru harus menjalani hukuman yang lebih berat. Pengadilan Tinggi Bengkulu memberikan vonis hukuman penjara selama embilan tahun. Sedangkan jumlah denda tidak mengalami perubahan.

Sugeng Mujiadi

Mantan Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Sidoarjo, Sugeng Mujiadi divonis hukuman penjara selama empat tahun dan denda Rp 50 juta subsider 3 bulan penjara. Sugeng menjadi tersangka dalam kasus korupsi pipanisasi untuk sambungan rumah (SR) pada tahun 2015. Proyek tersebut bernilai Rp 8,9 miliar.

Tidak terima dengan putusan Pengadilan Tipikor Surabaya, Sugeng mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur. Hasil banding rupanya tidak memihak Sugeng, Pengadilan Tinggi justru menjatuhkan vonis hukuman lebih berat daripada sebelumnya yaitu enam tahun dan denda Rp 200 juta subsider enam bulan. Putusan ini lebih berat 2 tahun dibandingkan vonis yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tipikor Surabaya.

Tidak juga puas dengan hasil banding, Sugeng juga mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Sayangnya lagi-lagi hasil Kasasi tak seperti yang diduga, MA menjatuhkan hukuman yang lebih berat lagi daripada vonis Pengadilan Tinggi. MA memutus hukuman sugeng menjadi delapan tahun hukuman penjara dan denda sebesar Rp 500 juta subsider enam bulan.

Muhamad Sanusi

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Fraksi Partai Gerindra, Muhamad Sanusi menjadi tersangka dalam korupsi terkait proyek reklamasi. Sanusi menerima uang suap sebesar Rp 2 miliar untuk menyetujui percepatan pembahasan dan pengesahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.

Awalnya Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman tujuh tahun penjara dan denda sebesar Rp 250 juta. KPK kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi karena menganggap vonis yang dijatuhkan majelis hakim terlalu rendah dan tidak menimbulkan efek jera. Selain itu ada aset-aset milik Sanusi yang tidak disita oleh negara dan hak politik Sanusi tidak dicabut.

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memutuskan untuk menjatuhkan vonis lebih berat kepada Sanusi yaitu hukuman penjara selama sepuluh tahun dan denda Rp 500 juta subsider 4 bulan.

Irman dan Sugiharto

Irman dan Sugiharto mantan pejabat di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi e-KTP. Hasil putusan Pengadilan Tipikor Jakarta memvonis Irman dengan tujuh tahun hukuman penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan. Sedangkan Sugiharto divonis hukuman penjara selama lima tahun dan denda Rp 400 juta subsider enam bulan penjara.

Selain itu, Irman juga harus membayar uang pengganti sebesar US$ 500 ribu dikurangi US$ 300 ribu yang sudah dikembalikan ke KPK dan Rp 50 juta. Sedangkan Sugiharto harus membayar uang pengganti sebesar US$ US$ 50 ribu dikurangi US$ 30 ribu yang telah dikembalikan dan satu mobil Honda Jazz.

Menanggapi putusan tersebut, KPK mengajukan banding melalui Jaksa Penuntut Umum karena ada beberapa fakta dalam persidangan terkait aliran dana e-KTP tidak diungkap. Hasil vonis Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memutuskan vonis yang diterima Irman dan Sugiharto sama dengan vonis sebelumnya. Hanya saja Irman dan Sugiharto harus mengembalikan dana yang lebih besar. Irman harus mengembalikan US$ 500 ribu dan Rp 1 miliar. Sedangkan Sugiharto harus membayar US$ 450 dan Rp 460 juta juga sebuah mobil Honda Jazz.

KPK kembali mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung, salah satu hal yang ditekankan adalah masalah pengajuan Irman dan Sugiharto sebagai Justice Collaborator (JC). Sayangnya pengajuan JC keduanya tidak mempengaruhi putusan yang dikeluarkan MA. Putusan yang dikeluarkan MA justru lebih berat daripada sebelumnya.

MA memvonis keduanya dengan hukuman penjara masing-masing 15 tahun dan denda Rp 500 juta subsider 8 bulan penjara. Sedangkan denda yang harus dibayarkan oleh keduanya sama dengan hasil putusan Pengadilan Tinggi.

KOMENTAR
500/500