Dahlan Iskan, Abdul Khoir, Rusli Zainal. Foto: Antara

Ajukan Banding, 3 Koruptor Ini Beruntung Divonis Lebih Ringan

Estimasi Baca:
Sabtu, 28 Apr 2018 20:10:03 WIB

Kriminologi.id - Mantan Ketua DPR RI Setya Novanto dijatuhi vonis 15 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan dalam kasus korupsi e-KTP oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

Setelah menerima vonis tersebut, kuasa hukumnya, Maqdir Ismail mengatakan tidak menutup kemungkinan akan mengajukan banding atas vonis tersebut.

Menurut Madqir, ada sejumlah alasan yang bisa dijadikan alasan bagi Setnov untuk mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi. Kendati demikian, upaya banding tersebut masih akan dibicarakan dengan Setnov.

Dalam kasus Setnov, menarik untuk ditunggu bagaimana keputusan yang akan diambil. Apakah mantan Ketua Umum Partai Golkar itu akan menerima putusan vonis Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta atau justru berlanjut mencari keadilan di tingkat banding.

Berkaca pada pengalaman beberapa koruptor yang pernah mengajukan banding, hasil vonis di tingkat banding sering kali justru memperberat hukuman yang diterima. Yang terbaru, dialami oleh terdakwa korupsi e-KTP lainnya Andi Narogong, Irman dan Sugiharto. Sebelumnya lagi, ada juga Anas Urbaningrum dan beberapa mantan ketua umum partai lainnya.

Namun demikian, penelusuran Kriminologi.id di berbagai sumber menemukan ternyata ada juga koruptor yang menerima vonis lebih ringan setelah mengajukan banding, meskipun jumlahnya terhitung sedikit. 

Berikut 3 koruptor yang menerima vonis lebih ringan setelah banding:

1. Dahlan Iskan

Pengajuan banding yang dilakukan mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan atas dugaan korupsi pelepasan aset milik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yakni PT Panca Wira Usaha dikabulkan majelis hakim Pengadilan Tinggi Surabaya. Dikabulkannya banding tersebut membuat Dahlan terbebas dari jeratan hukum.

Putusan bebas yang diterima Dahlan muncul setelah terjadi perbedaan pendapat atau dissenting opinion. Sebagian besar anggota majelis hakim yang diketuai Dwi Andriani berpendapat bahwa Dahlan tidak terbukti bersalah, sementara hanya satu anggota majelis hakim yang menyatakan bersalah. Lantaran kalah jumlah, majelis hakim memutuskan banding Dahlan dikabulkan.

Sebelumnya, mantan Direktur PT PLN itu dinyatakan terbukti bersalah oleh Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya. Hakim memutuskan Dahlan divonis 2 tahun penjara dan ditetapkan sebagai tahanan kota. Selain itu, dia juga dijatuhi hukuman denda Rp 100 juta subsider 2 bulan kurungan.

Dalam perkara tersebut, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menilai Dahlan Iskan ketika menjabat Direktur Utama PT Panca Wira Usaha periode 2000-2010 telah menabrak aturan saat menjual aset milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Kediri dan Tulungagung. Hal tersebut menyebabkan negara dirugikan miliaran rupiah.

2. Abdul Khoir

Upaya banding yang diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Direktur PT Windhu Tunggal Utama, Abdul Khoir, dikabulkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Penyuap anggota DPR Damayanti Wisnu Putranti itu akhirnya menerima keringanan vonis menjadi 2,5 tahun penjara.

Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta bagi Abdul Khoir karena terbukti menyuap sejumlah anggota Komisi V DPR pada proyek pembangunan jalan di Maluku dan Maluku Utara pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun anggaran 2016.

Suap tersebut dilakukan sebagai usaha Abdul Khoir supaya perusahaannya PT Windhu Tunggal Utama disepakati sebagai pelaksana proyek.

KPK pun mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta terhadap Abdul Khoir. Hal itu lantaran majelis hakim mengabaikan status Abdul Khoir sebagai pelaku yang bekerja sama atau justice collaborator.

3. Rusli Zainal

Koruptor lainnya yang menerima vonis lebih ringan setelah mengajukan banding adalah Rusli Zainal. Mantan Gubernur Riau tersebut sebelumnya dijerat dua kasus korupsi sekaligus, yakni suap kehutanan dan proyek Pekan Olahraga Nasional (PON) Riau pada 2012.

Pada pengadilan tingkat pertama, Rusli Zainal dijatuhi vonis 14 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Tipikor Pekanbaru. Selain itu, hak politik Rusli Zainal pun dicabut.

Tidak puas dengan hasil vonis tersebut, politisi Golkar itu mengajukan banding. Pengajuan banding Rusli dikabulkan Pengadilan Tinggi Riau sehingga masa hukuman yang diterimanya dikurangi menjadi 10 tahun penjara. Menurut majelis hakimn di tingkat banding, Rusli bukan aktor utama dari perkara korupsi yang menjeratnya.

Namun demikian, perkara ini tidak berhenti sampai tingkat banding saja. Atas putusan sebelumnya, jaksa penuntut KPK kembali mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Hakim agung pun kembali menaikkan hukuman Rusli Zainal menjadi 14 tahun penjara dan mencabut hak politiknya.

Upaya hukum terakhir pun ditempuh. Rusli Zainal mengajukan peninjauan kembali (PK) ke MA. PK itu pun dikabulkan oleh hakim agung dan memutuskan hukuman 10 tahun sesuai putusan di tingkat banding sebelumnya. RZ

Penulis: Aditia Tjandra
Redaktur: Reza Yunanto
KOMENTAR
500/500