Alfian Tanjung (tengah) usai menjalani sidang vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan dirinya bebas dari kasus ujaran kebencian. Foto: Dimeitri Marilyn/Kriminologi.id

Alfian Tanjung Divonis Bebas, Sebut PDIP Kader PKI Bukan Ranah Pidana

Estimasi Baca:
Rabu, 30 Mei 2018 12:40:39 WIB

Kriminologi.id - Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis bebas kepada Alfian Tanjung, terdakwa ujaran kebencian. Hakim mengatakan, tudingan banyaknya anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) di Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan yang dilontarkan Alfian tidak terbukti. 

"Menimbang, mengadili, memutus dan menghukum terdakwa Alfian Tanjung menyatakan perbuatan terbukti namun bukan hukum pidana. Maka dengan ini Alfian bebas dari tuntutan hukum," kata Ketua Majelis Hakim Machfuddin di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu, 30 Mei 2018.

Alfian didakwa jaksa telah melakukan ujaran kebencian, karena menyebut 85 kader PDIP sebagai PKI melalui akun Twitter-nya. Namun, hakim berpendapat perbuatan Alfian tidak termasuk kategori pidana. Alasannya, Alfian hanya melakukan copy paste dari laman Facebook maupun Twitter milik orang lain.

"Bahwa perbuatan terdakwa hanya copy paste media untuk di-posting di akun media sosialnya," ucap Machfuddin.

Sebagai konsekuensinya, hakim pun memerintahkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk mengembalikan barang bukti yang telah disita. Salah satunya adalah laptop merk ASUS yang digunakannya untuk mengunggah ujaran kebenciannya tersebut.

"Dengan ini saya meminta Jaksa agar mengembalikan barang bukti. Jadi terdakwa dibebaskan hukum maka denda hukum perkara dikembalikan kepada negara. Barang bukti sekali lagi juga harus dikembalikan berupa Laptop ASUS," ucap Machfuddin.

Perkara ujaran kebencian yang menjerat ustaz Alfian Tanjung bermula dari laporan kader PDIP, Tanda Pardamean Nasution ke Polda Metro Jaya pada Februari 2017.

Tanda melaporkan dugaan ujaran kebencian yang dilakukan Alfian di akun twitternya yang menyebut 85 persen anggota PDIP merupakan simpatisan PKI. 

Setelah menerima laporan tersebut dan melakukan serangkaian penyelidikan, Polda Metro Jaya akhirnya menaikkan laporan tersebut ke penyidikan karena menemukan unsur pidana dalam ujaran Alfian yang dilaporkan pelapor.

Alfian dijerat dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektornik (ITE) Pasal 27 ayat 3 juncto Pasal 45 ayat 3 dan atau Pasal 28 ayat 2 juncto Pasal 45a ayat 2, dan Pasal 310, 311, dan 156 KUHP. MG

KOMENTAR
500/500