Politikus PKB Musa Zainudin. Foto: Antara

Eks Politikus PKB Divonis 9 Tahun Bui, Hak Politik Dicabut

Estimasi Baca:
Rabu, 15 Nov 2017 20:25:55 WIB

Kriminologi.id - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan hukuman kepada anggota DPR nonaktif dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Musa Zainuddin divonis sembilan tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider tiga bulan kurungan.

Menurut hakim Musa terbukti menerima Rp 7 miliar dari Direktur Utama PT Windhu Tunggal Utama, Abdul Khoir agar mengusulkan program prioritas dalam proyek pembangunan infrakstruktur Jalan Taniwel-Saleman dan rekonstruksi Jalan Piru-Saisala di BPJN IX Maluku dan Maluku Utara.

"Menyatakan terdakwa Musa Zainuddin terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi," kata ketua majelis hakim Mas'ud dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu, 15 November 2017.

Baca: Politikus PKB Dituntut 12 Tahun Bui, Hak Politiknya Dicabut

Vonis ini lebih rendah dibanding dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK yang meminta agar Musa divonis 12 tahun penjara, denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan.

Majelis hakim yang terdiri atas Mas'ud, Haryono, Hastoko, Sigit Herman Binaji dan Titi Sansiwi itu juga mewajibkan agar Musa membayar uang pengganti sebesar Rp 7 miliar yang dibayar sebulan setelah putusan final.

Jika dalam jangka waktu tersebut tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

"Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 1 tahun," tambah hakim Mas'ud.

Hakim juga mencabut hak politik Musa Zainuddin selama tiga tahun setelah menjalani pidana pokok.

Majelis hakim juga menyampaikan sejumlah hal yang memberatkan terkait perbuatan pidana yang dilakukan Musa sebagai wakil rakyat.

Baca: Miryam Divonis 5 Tahun Bui, Lebih Ringan dari Tuntutan Jaksa

Dalam perkara ini, Musa Zainuddin bersama-sama dengan Amran Hi Mustary selaku Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara menerima hadiah uang sejumlah Rp 7 miliar dari Direktur Utama PT Windhu Tunggal Utama, Abdul Khoir. Uang itu dimaksud untuk mengusulkan program prioritas dalam proyek pembangunan infrakstruktur Jalan Taniwel-Saleman dan rekonstruksi Jalan Piru-Saisala di BPJN IX Maluku dan Maluku Utara.

Penyerahkan uang kepada Musa melalui stafnya, Jailani. Uang ini diberikan dalam bentuk pecahan SGD dan rupiah dibungkus dalam dua tas ransel hitam. JPU juga dianggap telah mengusulkan proyek pembangunan Jalan Taniwel-Saleman senilai Rp 56 miliar dan rekonstruksi Piru-Wisala Provinsi Maluku senilai Rp 52 miliar.

Musa dinilai melanggar Pasal 12 huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. MG

KOMENTAR
500/500