Ilustrasi hukum korupsi. Ilustrasi: Amin H. Al Bakki/Kriminologi.id

Enam Koruptor Rugikan Negara Rp 14 M Divonis Bebas, Kejati Riau Kasasi

Estimasi Baca:
Selasa, 22 Mei 2018 15:43:16 WIB
Langkah kasasi atau banding langsung ke tingkat Mahkamah Agung (MA) itu, karena jaksa menyakini ada tindak pidana korupsi dalam perkara tersebut.

Kriminologi.id - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pekanbaru memvonis bebas enam terdakwa dugaan korupsi penerbitan sertifikat hak milik (SHM) Taman Nasional Tesso Nillo (TNTN). Majelis hakim menilai, keempatnya tidak ditemukan unsur korupsi.

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau yang mengawal kasus itu hingga ke persidangan langsung. 

"Kami langsung mengajukan kasasi," kata Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Riau, Muspidauan di Pekanbaru, Selasa, 22 Mei 2018.

Langkah kasasi atau banding langsung ke tingkat Mahkamah Agung (MA) itu, menurut dia, karena jaksa menyakini ada tindak pidana korupsi dalam perkara tersebut.

"(Kami) yakin perkara itu korupsi dan bukan perkara perdata atau TUN (tata usaha negara)," ujarnya.

Keenam terdakwa yang dibebaskan itu adalah mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kampar, Zaiful Yusri, Abdul Razak Nainggolan selaku pensiunan BPN Kampar, Subiakto selaku PNS Pemkab Kampar, Hisbun Nazar, Edi Erisman, dan Kepala Desa Kepau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kampar, Rusman Yatim.

Majelis hakim yang diketuai Bambang Myanto dalam amar putusannya menyebutkan, perbuatan yang dilakukan terdakwa hanya kesalahan administrasi.

"Membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum," kata Bambang, di dampingi hakim Toni Irfan dan Rahman Silaen saat membacakan amar putusan di Pekanbaru, Senin, 21 Mei 2018 malam.

Melalui putusan itu, majelis hakim memerintahkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejatri) Kampar yang menangani kasus itu segera memulihkan harkat dan martabat para terdakwa.

"Memulihkan harkat dan martabat terdakwa di masyarakat," perintah Bambang.

Ilustrasi vonis hukum (Amin H. Al Bakki/Kriminologi.id)
Ilustrasi vonis hukum (Amin H. Al Bakki/Kriminologi.id)

Sebelumnya, JPU menuntut Zaiful Yusri dengan hukuman enam tahun penjara. Dia juga dituntut membayar denda Rp 200 juta atau hukuman kurungan selama tiga bulan.

Sementara terdakwa Abdul Razak Nainggolan, Subiakto Hisbun Nazar, Edi Erisman, dan Rusman Yatim, dituntut masing-masing lima tahun penjara. Denda Rp 200 juta atau subsider tiga bulan kurungan.

JPU menilai keenam terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 2 ayat 1 ke-1 jo Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 KUHPidana.

Kasus ini bermula pada 2003 hingga 2004 lalu, di mana Kantor BPN Kampar menerbitkan 271 SHM atas nama 28 orang, seluas 511,24 hektare. Penerbitan SHM tersebut tak sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 1997 dan Peraturan Kepala Badan Nomor 03 Tahun 1999 jo Nomor 09 Tahun 1999.

Kantor BPN tidak mengisi blanko risalah pemeriksaan dengan benar sehingga rekomendasi pemberian hak milik kepada pemohon SHM, tidak dapat dijadikan dasar. SHM yang diterbitkan tersebut berada di Kawasan Hutan Tesso Nilo, di Desa Bulu Nipis atau Desa Kepau Jaya, Kecamatan Siak, Kampar. 

Akibat perbuatan terdakwa, negara dirugikan sebesar Rp 14.454.240.000. Kerugian ini meliputi, nilai hutang berupa lahan seluas 500 hektare dan kerugian pengelolaan sebesar Rp 12 miliar.

Redaktur: Djibril Muhammad
Sumber: Antara
KOMENTAR
500/500