Ilustrasi vonis hukum (Amin H. Al Bakki/Kriminologi.id)

Gadai Fiktif, Kepala Pegadaian Divonis 8 Tahun Bui

Estimasi Baca:
Rabu, 31 Jan 2018 06:00:13 WIB

Kriminologi.id - Aksi Roswati menerbitkan surat gadai fiktif mengatasnamakan puluhan nasabah dengan nilai hingga miliaran rupiah terbongkar. Mantan Kepala Unit Pelayanan Cabang PT Pegadaian itu dijatuhi vonis 8 tahun penjara dan denda Rp 200 juta oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Mataram.

Vonis 8 tahun penjara itu adalah hasil akumulasi dua putusan perkara yang menjerat Roswati ketika menjabat Kepala UPC PT. Pegadaian di Tente, Kabupaten Bima dan kembali mengulang perbuatan serupa saat menjabat di Kepala UPC PT. Pegadaian di Dorotangga, Kabupaten Dompu.

Baca: Korban Investasi Pulsa Listrik, Gadai Sertifikat Berbuah Rugi

"Dengan ini menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primairnya, yakni melanggar Pasal 2 Ayat 1 Juncto Pasal 18 Ayat 1 Huruf b Undang-Undang RI Nomor 20/2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31/1999 tentang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 Ayat 1 KUHP," kata ketua Majelis Hakim, Ferdinand M Leander dalam amar putusan yang dibacakan dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Mataram, Selasa, 30 Januari 2018.

Akumulasi dua putusan perkara tersebut telah diuraikan sesuai dengan pasal tambahan, yakni Pasal 65 Ayat 1 KUHP yang mengatur tentang penggabungan tindak pidana.

Karena itu, dua putusan perkara yang berbeda, majelis hakim memberikan putusan pidana yang serupa, dengan masing-masing selama empat tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider dua bulan kurungan.

Selain menjatuhi hukuman pidana, majelis hakim dalam amar putusannya juga turut membebankan kepada Roswati untuk membayar uang pengganti.

Baca: Gadai 80 Mobil Konsumen, Pemilik Rental Ditangkap

Untuk perkara di UPC Tente, Kabupaten Bima, Roswati dibebankan uang pengganti sebesar Rp 1,2 Miliar subsider 1 tahun penjara. Selanjutnya untuk perkara di UPC Dorotangga, Kabupaten Dompu, Roswati dibebankan membayar uang pengganti sebesar Rp 860 juta subsider 1 tahun penjara.

Putusan yang diberikan majelis hakim serupa dengan tuntutan yang sebelumnya disampaikan jaksa penuntut umum dari Kejati NTB yang menuntut Roswati untuk masing-masing perkara dengan vonis 4 tahun penjara.

Terhadap putusan tersebut, Roswati menyatakan pikir-pikir. Begitu pula dengan jaksa.

Redaktur: Reza Yunanto
Sumber: Antara
KOMENTAR
500/500